Komisi VI DPR menggelar rapat kerja dengan PT. Hutama Karya, PT. Wijaya Karya, PT. Waskita Karya, PT. Pembangunan Perumahan dan PT. Adhi Karya (dok: Satria Sabda Alam/ Monitor)
MONITOR, Jakarta – Politikus Gerindra, Andre Rosiade, mengingatkan Kementerian BUMN untuk bekerjasama dengan pabrik semen lokal yang ada di penjuru daerah di Indonesia. Pasalnya, selama ini pemerintah kerap menggunakan produk semen dari China dalam membangun sarana infrastruktur.
Tak hanya itu, Andre mengatakan Kementerian BUMN dan DPR telah menutup keran impor yang dilakukan Menteri sebelumnya dengan merevisi Permendag No 7 tahun 2018. Menurutnya peraturan tersebut sangat membuat perusahan BUMN selalu rugi.
“Kita ini surplus 42 juta ton semen per tahun ada Permendag nomor 7 tahun 2018, yang membuka impor. Namun alhmdlillah kita sudah merevisi Permendag tersebut dengan Menteri yang baru dan Kepala Dirjen,” ujar Andre Rosiade di ruang Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).
Legislator dapil Sumatera Barat ini pun menghimbau, agar setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah selalu menggunakan produksi lokal ataupun nasional.
“Saya meminta komitmen bapak untuk memakai pabrik semen produksi Indonesia. Kalau membangun di Aceh, pakai pabrik semen yang ada di Aceh, Sumatera Barat adalah juga Semen Padang, kalau Palembang dan Lampung pakai juga Semen Baru Raja dan segitupula semen yang ada di tempat lain,” tandasnya.
MONITOR, BOGOR - Kemandirian ekonomi pesantren tidak cukup hanya ditopang keterampilan menghasilkan produk. Santri juga…
Chepy Aprianto, M.I.Kom (Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Garda Pemuda NasDem) Setiap peringatan hari…
MONITOR, Tangerang Selatan - Pesantren dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk mendorong pemberdayaan perempuan.…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mengarahkan Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+)…
Sugiyono, M.IP Kasubtim Kemahasiswaan, Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian…
MONITOR, Jakarta — Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.…