BERITA

Jokowi Perintahkan Anak Buahnya Sisir Identitas 689 WNI Eks ISIS

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa nyawa 260 juta jiwa penduduk Indonesia lebih diutamakan, dibandingkan upaya pemulangan WNI eks kombatan ISIS ke Tanah Air. Untuk itu, pemerintah pun tegas menolak memulangkan mereka.

“Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk negeri ini. Itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan para anggota ISIS eks WNI ke Indonesia,” kata Jokowi dalam konferensi pers, Rabu (13/2).

Meski demikian, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengidentifikasi ratusan eks kombatan ISIS baik latar belakangnya, domisili asal mereka hingga data diri mereka yang lebih detail.

“Saya telah memerintahkan kepada jajaran terkait agar mereka, 689 orang anggota ISIS eks WNI itu, diidentifikasi satu per satu. Namanya siapa, berasal dari daerah mana, sehingga data mereka lengkap. Dengan demikian, data tersebut dapat dimasukkan ke imigrasi dan proses cegah tangkal bisa dilakukan di sini,” terang Jokowi.

Bahkan Jokowi mengatakan, pemerintah masih membuka peluang bagi anak yatim dari keluarga eks ISIS yang berusia dibawah 10 tahun untuk dipulangkan ke Tanah Air.

“Kita memang masih memberi peluang untuk yatim, yatim piatu, yang masih anak-anak di bawah 10 tahun. Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Semua akan terlihat setelah proses identifikasi dan verifikasi nantinya,” tukasnya.

Recent Posts

STPK Matauli Perkuat Peran Kampus Maritim, Prof Rokhmin Usulkan Dua Prodi Baru untuk Dukung Ekonomi Biru

MONITOR, Tapanuli Tengah – Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan (STPK) Matauli terus memperkuat posisinya sebagai…

1 jam yang lalu

Komisi VII DPR RI Tinjau PRSU 2026, Dorong Penguatan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan UMKM Sumatera Utara

MONITOR, Medan – Komisi VII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Pembangunan Prasarana…

2 jam yang lalu

Pakar Intelijen: Hormati Kewenangan Antar-Lembaga, Jangan Ganggu Proses Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta – Pakar Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, mengingatkan seluruh lembaga negara agar…

5 jam yang lalu

SETARA Institute Desak Presiden Evaluasi Dugaan Keterlibatan Oknum TNI dalam Penanganan Kasus Korupsi

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan…

8 jam yang lalu

Legislator Soal Polri Bongkar 3 Kasus Korupsi: Tegakkan Hukum Dengan Adil

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung pengusutan 3 kasus…

18 jam yang lalu

Komisi IX DPR Minta Ada Pembenahan Sistem PPDS Buntut Dokter Meninggal Diduga Dampak Bullying

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyoroti insiden meninggalnya seorang…

18 jam yang lalu