Presiden RI Joko Widodo (dok: Instagram)
MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk mengidentifikasi ratusan warga negara Indonesia, yang pernah tergabung di kelompok ekstrimis ISIS. Instruksi tersebut tetap dilakukan kendati pemerintah telah memutuskan untuk menolak memulangkan mereka ke Tanah Air.
“Saya telah memerintahkan kepada jajaran terkait agar mereka, 689 orang anggota ISIS eks WNI itu, diidentifikasi satu per satu. Namanya siapa, berasal dari daerah mana, sehingga data mereka lengkap,” kata Jokowi kepada awak media, Rabu (13/2).
Upaya tersebut dilakukan, terang Jokowi, dengan harapan keberadaan mereka bisa dilacak sekaligus ditangkal oleh bagian imigrasi.
“Dengan demikian, data tersebut dapat dimasukkan ke imigrasi dan proses cegah tangkal bisa dilakukan di sini,” kata Jokowi.
Namun lagi-lagi Jokowi mengatakan, pemerintah masih mengupayakan jaminan perlindungan kepada anak-anak berusia di bawah 10 tahun, serta kalangan yatim dan yatim piatu. Hingga saat ini, kata Jokowi, pihaknya terus memverifikasi data mereka.
“Kita memang masih memberi peluang untuk yatim, yatim piatu, yang masih anak-anak di bawah 10 tahun. Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Semua akan terlihat setelah proses identifikasi dan verifikasi nantinya,” terang mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
MONITOR, Banjarbaru - Jelang Peringatan Ke-79 Hari Bakti TNI Angkatan Udara Tahun 2026, Lanud Sjamsudin…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng GreatNusa yang diluncurkan oleh Universitas Bina Nusantara (BINUS…
MONITOR, Jakarta - Wakil Asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI, Marsda TNI M. Taufik Arasj, S.Sos.,…
MONITOR, Jakarta - Peristiwa bentrokan yang melibatkan sejumlah warga di kawasan Matraman menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut…
MONITOR, Jakarta – Jaksa Watch Institute (JWatch) mendesak Kejaksaan Agung RI melakukan audit nasional terhadap…
MONITOR, Jakarta - Strategi hilirisasi yang dijalankan Indonesia mendapat pengakuan dunia. Dalam Industrial Development Report (IDR) 2026,…