Zulhas Kembali Nahkodai PAN, Pengamat: Berpeluang Dapat Kursi di Kabinet Jokowi-Ma’ruf

MONITOR, Jakarta – Kongres V Partai Amanat Nasional (PAN) di Kendari, Sulawesi Tenggara, secara resmi menetapkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum periode 2020-2025. Dengan demikian, politikus yang akrab disapa Zulhas itu akan kembali menahkodai partai berlambang matahari putih ini untuk periode kedua.

Pasca kemenangan Zulhas ini, pengamat politik Emrus Sihombing menilai para faksi dan aktor politik akan melakukan komunikasi politik yang sejuk dalam rangka berbagi peran dalam struktur kepengurusan partai.

Sementara Zulhas, kata Emrus, akan berusaha semaksimal mungkin menempatkan anggota atau kader partai di struktur organisasi partai yang dapat menjabarkan dan menjalankan kepentingan politik Zulhas.

Bahkan dikatakan Emrus, para aktor politik yang tidak memilih Zulhas sebagai Ketum dipastikan akan melakukan kalkulasi politik secara matang dengan meleburkan diri.

“Atas kalkulasi itu, mereka menilai, akan lebih menguntungkan baginya bila menjadi bagian dari garis politik Zulhas,” ujar Emrus Sihombing dalam keterangannya kepada MONITOR, Rabu (12/2).

Selain itu, Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner ini memprediksi PAN dibawah kepemimpinan Zulhas pada periode kedua ini kemungkinan akan menjadi bagian pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Tentu konsekuensi logis politik, PAN berpeluang lagi mendapat kursi di kabinet Jokowi-Maruf Amin.

“Penempatan kader PAN di kabinet, Jokowi tidak harus melakukan reshuffle kabinet,” kata Emrus.

“Masih ada jabatan baru kementerian yang sangat dibutuhkan di negeri ini, yang belum ada sampai sekarang yaitu Kementerian Inspektorat Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang tugas utamanya melakukan pengawasan secara ketat dan tindakan pencegahan korupsi di semua instansi pemerintah,” jelasnya.

Menurut Emrus, semua inspektorat yang ada di kementetian disatukan dalam suatu kementerian. Jabatan menteri ini, dikatakan dia, sangat pantas diberikan kepada Zulhas karena pernah menjadi anggota kabinet dan Ketua MPR-RI.

“Pengalaman ini sangat mumpuni melakukan perencanaan dan eksekusi pengawasan serta pencegahan korupsi di seluruh instansi pemerintah, mulai dari pusat hingga ke desa-desa,” pungkasnya.