Dorong Perda LGBT, Balon Walikota Depok dari PKS: Kita ingin Mereka Dibina

T Farida Rachmayanti. (Foto: istimewa)

MONITOR, Depok – Bakal Calon Wali Kota Depok dari PKS, T Farida Rachmayanti mengatakan bahwa saat ini DPRD Kota Depok masih menggodok rencana peraturan daerah (Perda) tentang Lesbian, Gay, Biseksual (LGBT). Hal ini dilakukan karena maraknya penolakan LGBT di Kota Depok.

Menurut Farida rancangan perda tentang LGBT bukan merazia LGBT seperti yang santer diberitakan. Namun, kata dia, nanti lebih kemasalah pembinaan agar mereka kembali ke pada fitrahnya.

“Bukan di razia tapi dibina. Akan kita hadirkan juga psikiater dan kegiatan lainnya agar mereka-mereka ini dapat sembuh dan agar perilaku (LGBT) ini tidak menular,” kata Farida kepada wartawan seusai dialog terbuka Tiga Calon Wali Kota Depok dari PKS di Soerabi Bandung, Jalan Margonda Raya, Beji, Depok, Minggu (9/2).

Farida mengatakan, Perda tersebut tengah digodok dan tidak menutup kemungkinan akan diselipkan dalam perda yang sesuai dengan masalah LGBT.

“Saat ini masih terus dirancang sejak awal 2019 lalu, mungkin nanti akan kita selipkan peraturan LGBT itu di Raperda yang sedang digarap ini,” ujarnya.

Kemudaian, jelas Farida, dalam perancangan Raperda tentang LGBT, pihaknya tidak hanya akan merangkul salah satu agama saja, namun juga semua agama.

“Karena memang LGBT ini kan di agama manapun dilarang, untuk itu nantinya kami akan mengajak seluruh tokoh agama untuk mengatasi persoalan ini,” katanya.

Anggota DPRD Kota Depok ini juga memaparkan lamanya dikeluarkan Raperda tentang LGBT, dikatakan Farida lantaran terbentur masalah waktu.

“Karena 2019 itu kan masuk masa Pemilihan (Pilpres dan Pileg) ya, jadi teman-teman di parlemen juga sibuk kampanye,” katanya.

Tak hanya itu, Farida mengatakan LGBT khususnya di Kota Depok sudah mulai meresahkan. Bahkan beberapa waktu lalu ada dari gabungan elemen keagamaan yang menggelar aksi untuk mendukung Idris segera menetapkan Perda terkait LGBT.

“Bisa dibilang LGBT ini di Kota Depok sudah lampu kuning. Jadi memang harus segera diambil langkah-langkah tertentu, salah satunya dengan dibuatkan peraturan,” katanya.