BERITA

Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Fahri Hamzah: Perlu Kearifan Pemerintah

MONITOR, Jakarta – Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang berencana dipulangkan harus menjalani proses hukum sebelum kemudian dikembalikan status kewarganegaraannya.

Seperti diketahui, setidaknya ada sekitar 600 WNI eks ISIS yang akan dipulangkan kembali ke tanah air.

“Mau dia narkoba, teroris, koruptor. Setelah dia dihukum dia tetap harus kembali sebagai WNI,” kata Fahri kepada wartawan, dimuat Minggu (9/29).

Wakil ketua Partai Gelora itu juga meminta agar pemerintah memperhatikan WNI eks ISIS, terutama terhadap nasib para anak-anak dan perempuan.

“Negara wajib melindungi tumpah darah Indonesia. Nah itu tidak boleh kita lupakan,” papar dia.

Sementara itu, mengenai WNI eks ISIS terancam tidak memiliki kewarganegaraan jika tidak dikembalikan, maka imbuh dia, disinilah kearifan pemerintah dalam memegang teguh konstitusi.

“Maka kearifannya kita berpegang kepada pembukaan UUD. Kalau mau dihukum dulu, hukum saja. Tapi dia bagian dari warga negara,” sebutnya.

Ada sekitar 600 WNI eks ISIS di luar negeri. Rinciannya, 47 berstatus tahanan dan sebagian besar dari 553 WNI berada di kamp pengungsian. Rencananya mereka akan dideportasi ke Indonesia. Pemulangan mereka menuai polemik, sebab ditakutkan akan membawa ajaran radikalisme itu ke Indonesia.

Recent Posts

Indonesia Resmi Menjabat Ketua BIMP-EAGA Periode 2025-2028

MONITOR, Bali - Indonesia resmi memegang kursi keketuaan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines – East…

3 menit yang lalu

Soroti Pembentukan 500 Batalyon, DPR: Ketahanan Pangan Baiknya Jangan Dialihkan ke Militer

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menanggapi pembentukan 500 Batalyon Infanteri…

2 jam yang lalu

Menag Apresiasi Penyuluh dan Kepala Daerah Penerima Penais Award 2025

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar, menutup sekaligus memberikan penghargaan kepada Penyuluh Agama Islam…

2 jam yang lalu

Puan Harap Kepastian Hukum dan Revisi UU Hak Cipta Atasi Polemik Royalti Lagu

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong penyelesaian polemik royalti lagu dengan menekankan…

3 jam yang lalu

UPH dan Kemendag RI Kerja Sama Dorong Wawasan dan Kontribusi Mahasiswa

MONITOR, Jakarta - Sebagai wujud komitmen memperluas wawasan akademik sekaligus memperkuat kontribusi nyata bagi bangsa,…

4 jam yang lalu

DPR Usulkan Program LPDP Disesuaikan Dengan Sektor Kerja

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyanan menilai lulusan beasiswa dari Lembaga…

5 jam yang lalu