MONITOR, Jakarta – Pernyataan Menteri BUMN Erick Tohir terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) skandal PT Asuransi Jiwasraya menuai perhatian publik. Pasalnya, Erick menuding desakan pembentukan Pansus kasus Jiwasraya sebagai bentuk tekanan ke pemerintah, ‘Jangan-jangan yang teriak takut dibongkar‘.
Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho misalnya. Ia menilai bahwa Erick Thohir sedang berupaya membelokkan opini tentang skandal kerugian negara lebih dari Rp 10 triliun tersebut.
“Statement Erick itu bisa saya kategorikan sesat pikir alias fallacy. Dia sedang berusaha keras mengubah opini publik dengan memutar balik fakta, bagaimana mungkin yang berteriak dorong penyelesaian kasus Jiwasraya secara tuntas dan terbuka dituduh pelaku,” ketus Irwan kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (5/2).
Menurut Irwan, saat ini persoalan yang melanda Jiwasraya tidak hanya masalah gagal bayar. Sebab, ada pula dugaan korupsi yang nilai kerugian negaranya mencapai lebih dari Rp 13 triliun.
Tidak hanya itu, Ketua Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral DPP Partai Demokrat ini juga menilai sikap Erick Tohir terbilang cukup reaktif dengan menolak skandal Jiwasraya bergulir ke ranah politik.
“Harusnya Erick sadar bahwa sistem dan struktur pemerintahan juga bagian dari proses demokrasi termasuk keterpilihan Jokowi sebagai presiden,” kata Irwan.
“Maka sangat rasional dan konstitusional jika kasus Jiwasraya ini dituntaskan dengan Pansus di DPR RI agar terbuka semua siapa melakukan apa dan bertanggung jawab apa? Daripada saling melempar siapa yang harus bertanggung jawab,” pungkas anggota komisi V DPR itu.
