MONITOR, Jakarta – Wacana pemulangan 600 warga negara Indonesia eks kelompok Islam Irak dan Suriah (ISIS) tengah ramai diperbincangkan. Belakangan, Menteri Agama Fachrul Razi mengklarifikasi bahwa pemerintah masih mengkaji kemungkinan pemulangan mereka.
“Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam,” kata Fachrul dalam siaran persnya, Selasa (4/2).
Menyoroti hal ini, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi mengatakan kejadian ini juga pernah dialami oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Australia hingga negara di Eropa.
Negara-negara tersebut, kata dia, justru menolak kembali kedatangan warga negara yang pernah bergabung dengan ISIS.
“Malaysia, Australia, dan negara-negara Eropa menolak untuk mengambil kembali warganya yang sudah bergabung dengan ISIS. Negara-negara Eropa khawatir untuk memulangkan warganya yang diketahui bergabung dengan kelompok teroris ISIS di Suriah dan Irak,” ujar Uki, sapaan Dedek Prayudi, Selasa (4/2).
Salah satu pertimbangannya, kata Uki, negara-negara itu takut menghadapi risiko serangan balasan yang kemungkinan dilakukan warganya ke negara asalnya.
“Mereka takut akan munculnya konflik politik, kesulitan mengumpulkan barang bukti untuk menindak mereka, serta munculnya resiko serangan balasan di negara sendiri,” terangnya.
Di negara kawasan Eropa, terang Uki, juga melakukan penolakan atas kedatangan warganya. Mereka justru tegas menghapus kewarganegaraan warganya yang pernah bergabung dengan ISIS.
“Belanda, Denmark, dan Inggris telah menghapus kewarganegaraan bagi warganya yang bergabung dengan ISIS. Negara-negara ini juga menolak untuk memulangkan mereka, walaupun Amerika Serikat meminta kepada Eropa untuk menerima kembali eks kombatan ISIS,” papar Uki.
