MONITOR, Jakarta – Fraksi PSI DPRD DKI mendorong dilakukannya uji publik atau fit and proper test bagi calon wakil gubernur (Wagub) DKI. Bahkan, PSI sesumbar akan golput jika uji publik tidak dilakukan dalam pemilihan wagub.
Ketua fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad mengatakan, saat ini proses pemilihan harus dibicarakan matang-matang. Ia menilai masyarakat perlu tahu kompetensi yang dimiliki oleh kandidat Cawagub.
“Kami sepakat untuk ngomongin proses dulu. Kalau prosesnya terbuka ya kami tidak dari awal. Ada kemungkinan kami tidak menggunakan hak suara kami,” kata Idris di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/1).
Ia menambahkan, pelaksanaan fit and proper test ini baiknya dilakukan sebelum rapat paripurna pemilihan. Jika dilakukan saat bertepatan dengan pemilihan, kata dia, maka setiap fraksi tidak punya waktu untuk mendiskusikan hasil fit and proper test.
“Harus ada proses, harus ada jeda waktu, jadi penting tuh, krusial. Kalau ditanya bagaimana sikap kami dan usulan kami, kami ingin pemilihan terbuka ini prosesnya terjadi sebelum paripurna pemilihan,” ujar dia.
Selain itu, para anggota dewan bisa juga meminta pendapat dari masyarakat terkait calon yang ada. Bahkan pilihan dari tiap konstituen juga bisa jadi pertimbangan.
“Intinya masyarakat tau oh iya kami nonton juga nih, kemampuannya kayaknya bagus, akhirnya dia kaya SMS kami pilih ini, pilih ini, gitu. Itukan proses yang sebenarnya membangun partisipasi dari masyarakat,” tuturnya.
Sebelumnya, dua kandidat Cawagub DKI Jakarta telah resmi ditentukan, yakni Riza Patria dan Nurmansyah Lubis. Dalam prosesnya, keduanya ternyata tak perlu mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.
Ketua DPD Gerindra, M Taufik menilai kedua kandidat itu sudah layak menggantikan Sandiaga Uno. Karena itu tidak perlu lagi menguji kemampuan kandidat ini.
