Program Kampus Merdeka akan jadi Platform Baru bagi Pembangunan Desa

MONITOR, Jakarta – Program Kampus Merdeka untuk Desa akan menjadi platform baru bagi pembangunan desa, khususnya desa tertinggal.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi di Jakarta, Jumat (31/1).

“Kami menghitung kalau sudah siap, pada semester gasal atau sekitar Bulan Juni sudah launching (program) Kampus Merdeka untuk Desa sebagai platform baru pembangunan untuk desa,” ujar Anwar.

Anwar mengatakan, Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) akan menjadi motor penggerak utama Kampus Merdeka untuk Desa.

Tak hanya perguruan tinggi yang tergabung dalam Pertides, program tersebut juga akan melibatkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

“Indonesia memiliki 4.300 lebih perguruan tinggi. Seandainya 100.000 saja mahasiswa yang dikirim ke desa dengan bekal lebih konkret, kalau setiap desa saja dikirim 5 mahasiswa, maka akan ada 20 ribuan desa yang diintervensi selama lima tahun,” ujar Anwar.

Kampus Merdeka untuk Desa sendiri merupakan kerja sama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pendampingan di desa.

Program ini diharapkan dapat membantu mempercepat pengentasan desa-desa tertinggal.

“Mari bersama-sama kita hilangkan desa tertinggal di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Anwar Sanusi, terdapat dua hal yang menjadi kata kunci gagasan Kampus Merdeka untuk Desa, yakni peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan aktivitas ekonomi produktif.

Anwar berharap, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan dapat bekerja secara masif.

Sebelumnya, Kemendes PDTT mengumpulkan para rektor yang tergabung dalam Pertides, instansi/pemerintah terkait, dan mitra pembangunan untuk membahas konsep dan kerangka kerja pelaksanaan program Kampus Merdeka untuk Desa.

Forum tersebut dilanjutkan dengan menyusun Kelompok Kerja (Pokja) untuk mematangkan aspek kebijakan.

“Kerangka kerja yang dihasilkan tersebut akan dikemas ke dalam satu paket yang dimatangkan menjadi sebuah produk kebijakan,” terang Anwar.