MONITOR, Jakarta – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Nurmansyah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sangat diperlukan dalam proses seleksi Wagub DKI.
Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan kandidat Cawagub yang diusung PKS, ataupun Partai Gerindra, sebagai partai pengusung kepala daerah pada Pilkada 2017 lalu.
“Setidaknya feet and proper test perlu lah dilakukan,” ujar Nurmansyah Lubis kepada MONITOR, di ruang Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Rabu (29/1).
Tak hanya fit and proper test, Nurmansjah juga menyatakan kesiapannya untuk melakukan debat terbuka jika memang diharuskan biar masyarakat tahu kualitas dari calon-calon Wagub DKI yang bertarung memperebutkan kursi kedua di Jakarta.
“Publik harus tahu, misalnya Bang Anca (Nurmansjah) bisa nggak nih angkut review (mengkaji) APBD DKI. Nanti dioprek (dibongkar) habis deh, sehingga bisa mempengaruhi teman-teman (DPRD) dalam memilih Wagub,” katanya.
Menurut dia, banyak persoalan yang dihadapi oleh kepala daerah di DKI Jakarta. Selain persoalan banjir yang harus melibatkan lembaga vertikal, kepala daerah juga memiliki pekerjaan untuk membangkitkan gairah kewirausahaan atau enterpreneurship di tengah masyarakat.
“Seperti persoalan banjir, proyek naturalisasi dan normalisasi kan harus ada balancing (penyeimbang) dengan pemerintah pusat. Enggak bisa itu kalau DKI sendiri karena harus melibatkan dengan pemerintah pusat, termasuk daerah penyanggah lainnya,” pungkasnya.
