PARLEMEN

Gerindra Bantah Panja Jiwasraya Bakal Jatuhkan Menteri BUMN dan Menkeu

MONITOR, Jakarta – Carut marut polemik PT Jiwasraya akhinya ditangani oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Di hadapan Panja Jiwasraya dan Komisi VI DPR, Erick berkomitmen akan melunasi utang pembayaran Jiwasraya pada akhir Maret 2020 ini.

Upaya responsif yang dilakukan Erick pun menjawab kegelisahan Anggota Komisi VI DPR dari Gerindra, Andre Rosiade. Ia merasa, pemanggilan Panja Jiwasraya terhadap Erick Thohir sudah mendapatkan solusi penanganan masalah yang terbaik.

“Pemanggilan Menteri (Erick Thohir) oleh DPR untuk mendapatkan solusi penyelesaian terbaik dari permasalahan Jiwasraya,” kata Andre Rosiade, Kamis (30/1).

Ia pun menepis anggapan bahwa Panja Jiwasraya ini dibentuk untuk menggulingkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Adanya panja Jiwasraya, tidak ada upaya untuk menjatuhkan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menulis dalam sebuah artikelnya bahwa ada upaya penjatuhan sejumlah tokoh dalam kasus skandal Jiwasraya ini. Diantara sekian tokoh yang dibidik, kata SBY, ada Menteri BUMN sebelumnya yakni Rini Soemarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Bahkan, SBY mendapatkan informasi skandal Jiwasraya memiliki tujuan untuk menggulingkan Menteri BUMN Erick Thohir hingga mengkaitkan dengan Kepala Negara.

“Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya geleng kepala. Katanya… untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang dibidik dan harus jatuh dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan,” tulis SBY menanggapi kasus Jiwasraya.

Recent Posts

STPK Matauli Perkuat Peran Kampus Maritim, Prof Rokhmin Usulkan Dua Prodi Baru untuk Dukung Ekonomi Biru

MONITOR, Tapanuli Tengah – Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan (STPK) Matauli terus memperkuat posisinya sebagai…

1 jam yang lalu

Komisi VII DPR RI Tinjau PRSU 2026, Dorong Penguatan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan UMKM Sumatera Utara

MONITOR, Medan – Komisi VII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Pembangunan Prasarana…

2 jam yang lalu

Pakar Intelijen: Hormati Kewenangan Antar-Lembaga, Jangan Ganggu Proses Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta – Pakar Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, mengingatkan seluruh lembaga negara agar…

5 jam yang lalu

SETARA Institute Desak Presiden Evaluasi Dugaan Keterlibatan Oknum TNI dalam Penanganan Kasus Korupsi

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan…

8 jam yang lalu

Legislator Soal Polri Bongkar 3 Kasus Korupsi: Tegakkan Hukum Dengan Adil

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung pengusutan 3 kasus…

17 jam yang lalu

Komisi IX DPR Minta Ada Pembenahan Sistem PPDS Buntut Dokter Meninggal Diduga Dampak Bullying

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyoroti insiden meninggalnya seorang…

18 jam yang lalu