MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya mendukung usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI terkait kasus gagal bayar yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Hal demikian diungkapkan Politikus Partai Demokrat, Irwan Fecho, kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (29/1).
Ia meyakini, dengan membentuk Pansus Hak Angket, maka semua pihak akan melihat secara gamblang kasus yang merugikan keuangan negara mencapai Rp13,7 triliun tersebut.
“Agar masyarakat mendapatkan informasi yang terang, jelas, saya pikir seharusnya pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi dan parpol penguasa mendukung dong upaya pansus,” kata Irwan.
Selain itu, lanjut Irwan, pembentukan Pansus Hak Angket juga dapat membuktikan apakah permasalah Jiwasraya merupakan persoalan di masa lalu atau tidak.
“Poinnya adalah, di saat Pak Jokowi mengatakan bahwa Jiwasraya itu memang bagian dari kesalahan pemerintahan masa lalu, harusnya Pak Jokowi mendorong usulan Pansus ini, agar terbukti pemerintahan Pak Jokowi bukan sebagai satu-satunya penyebab masalah Jiwasraya ini terjadi, harusnya konsisten dong,” tegas legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur itu.
Ia menambahkan, partai bentukan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga mendorong pembentukan Pansus, karena tidak ingin mendapat stigma negatif atas kasus gagal bayar di BUMN perasuransian Jiwasraya, sebagaimana disebut Jokowi merupakan persoalan lama yang sudah terjadi sejak 10 tahun lalu atau di era pemerintahan SBY.
“Kami juga ingin membersihkan nama baik juga, dong,” pungkas Irwan yang kini duduk di Komisi V DPR.
