MONITOR, Jakarta – Revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) yang dicanangkan Gubernur DKI Anies Baswedan disorot banyak kalangan. Belakangan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno tampak kompak dengan usulan kalangan DPRD DKI.
Dengan tegas, Pratikno meminta Anies dan anak buahnya menghentikan proyek pembangunan revitalisasi Monas.
“Sebagai Ketua Komisi Pengarah pembangunan Kawasan Medan Merdeka, Sesuai Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah, pembangunan di kawasan Monas diperlukan izin Mensesneg selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan. Jadi saya meminta kepada Pemprov DKI Stop dulu pembangunan Revitalisasi Monas,” tegas Pratikno.
Ia pun mengatakan, pelaksanaan proyek tersebut belum mengantongi izin dari pihaknya, selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.
Dalam waktu dekat, pihaknya bakal menyurati Pemprov DKI untuk menindaklanjuti keputusan Komisi Pengarah. “Ya kita surati,karena itu jelas ada prosedur yang belum dilalui,” terangnya.
Satu hati dengan Mensesneg, DPRD DKI pun meminta Anies dan anak buahnya agar menghentikan aktifitas pengerjaan revitalisasi Monas. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi saat melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke Monas, Senin (27/1).
Pras pun kaget setelah melihat langsung kondisi Monas yang sudah karena pohonnya ditebang. Tak hanya itu, Pras pun juga menyesalkan adanya pemasangan beton di kawasan yang telah digunduli tersebut.
Menurutnya dengan seperti ini maka akan mengurangi fungsi taman Monas sebagai ruang terbuka hijau yang bisa menyerap air.
“Ini udah gak bener. Pokoknya saya minta stop dulu deh,” tegas Pras.
Selain itu, ia juga mengaku heran dengan tindakan Pemprov saat pengajuan anggaran untuk revitalisasi Monas ini. Prasetio menyebut pihak Pemerinta Provinsi (Pemprov) DKI lebih dulu mengajukan anggaran dari pada rencana desainnya.
“Nah di sini juga ada suatu keanehan, seharusnya kan rencananya dulu, berapa anggarannya, baru dianggarkan. Ini enggak, dibuat anggarannya dulu baru perencanaan. Nah ini terbalik,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan Monas yang menebang hingga ratusan pohon tidak seperti apa yang disampaikan ke DPRD saat pembahasan anggaran. Terlebih lagi urusan pembangunan di Monas melibatkan pemerintah pusat.
