BKP Kementan Fokus Turunkan Daerah Rentan Rawan Pangan

MONITOR Bogor – Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian yang dibuka oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Senin (27/1), Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Rakernas Pembangunan Ketahanan Pangan di Bogor, Selasa (28/1).

Saat membuka acara dan memberikan arahan, Agung menjelaskan bahwa rakernas sangat penting dilakukan untuk mewujudkan pembangunan pangan dan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

“Untuk mendukung pencapaian target pembangunan ketahanan pangan, melalui pertemuan ini kita perlu menyamakan persepsi, komitmen dan langkah yang cepat dan tepat dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2020,” ujar Agung di hadapan 600 peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Pangan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, pejabat eselon 2, 3 dan 4 lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Lebih lanjut Agung menjelaskan, bahwa tahun 2020 BKP fokus pada pengentasan daerah rentan rawan pangan dan penurunan stunting, melalui berbagai intervensi program dan kegiatan. BKP juga fokus pada penguatan pasokan, distribusi dan cadangan pangan, dan pengembangan diversifikasi dan industri pangan lokal.

“Di tahun 2020 ini kita punya kegiatan inisiatif yaitu pertanian keluarga/family farming dan Pertanian Masuk Sekolah yang fokus pada upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan,” ungkap Agung.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang merupakan transformasi dari KRPL. Kegiatan ini tidak hanya fokus pada kelompok wanita tani, tetapi diperluas jangkauannya ke karang taruna, pesantren atau lembaga lainnya, sehingga masyarakat berdaya dan mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.

Untuk meningkatkan nilai tambah pangan lokal dan memberdayakan UMKM sektor pangan lokal, BKP melaksanakan kegiatan Pengembangan Industri Pangan Lokal berbasis UMKM (PIPL1000) di 34 Provinsi.

Untuk itu, Agung meminta setiap daerah mengidentifikasi industri pangan lokal di daerahnya untuk difasilitasi mendapatkan KUR.

Dalam rakernas ini juga dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh Kepala Dinas yang menangani Pangan Provinsi dan Kab/Kota untuk komitmen melaksananakan program dan kegiatan 2020.

Pakta Integritas ini menurut Agung sangat penting sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Agung menekankan bahwa yang paling memahami kondisi ketahanan pangan adalah kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota.

“Yang tahu pangan cukup atau tidak bapak ibu kadis sekalian,” ujar Agung.

“Pak Mentan dalam berbagai kesempatan menegaskan tidak boleh ada 267 juta rakyat yang mengalami kelaparan. Ini tugas utama kita. jadi kita maksimalkan peran kita lebih giat lagi di 2020 untuk pembangunan ketahanan pangan ke depan,” tutup Agung.