Pemprov DKI Siapkan Wajah Baru Pesisir Jakarta, Ini Konsepnya

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko. (dok: istimewa)

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang menyiapkan wajah baru Pesisir Jakarta. Konsep ini digiatkan sebagai upaya memulihkan lingkungan Teluk Jakarta dan meningkatkan keadilan sosial serta efisiensi ekonomi Jakarta.

Tujuannya, tak lain agar warga pesisir mendapatkan kemajuan pelayanan umum serta revitalisasi kegiatan ekonomi. Sehingga, akan ada intensitas pembangunan di berbagai sektor.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan, untuk mewujudkan wajah baru Pesisir Jakarta, diperlukan sinkronisasi, integrasi dan kolaborasi dalam penataan dan implementasi pembangunan.

Anies pun menunjuk Walikota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko sebagai penanggung jawab melakukan sinkronisasi, integrasi dan kolaborasi tersebut. Walikota diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan yang melibatkan berbagai sektor (dinas) dan pemangku kepentingan.

Konsep penataan pesisir Jakarta dipaparkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko, dan TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir, Marco Kusumawijaya, dalam media update di Ruang Strategic Communication, Blok F Lantai 2, Balai Kota Jakarta, pada Jumat (24/1).

“Wajah Baru Pesisir Jakarta tidak hanya bicara masalah secara infrastruktur, tetapi bagaimana kita menetapkan sebuah pola rencana, ada yang jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Jadi, unsur pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan manusianya sampai dengan sustainability-nya, kita berfikir secara konteks,” ujar Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko.

Dalam kesempatan ini, TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir, Marco Kusumawijaya, menjelaskan mengenai konsep penataan pesisir Jakarta yang terdiri dari tujuh aspek utama, yakni:

  1. Interkoneksi akses: pengembangan jalur transportasi publik dan pribadi untuk menghubungkan jalur utama, sekunder dan tersier yang dapat dicapai dengan mudah untuk kepentingan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah, disamping untuk membuka akses ke arah pesisir.
  2. Penambahan luas dan peningkatan kualitas pantai publik: memberi proporsi yang seimbang antara area publik dan peruntukan lain di pesisir Jakarta dengan adanya penambahan pantai publik.
  3. Pengelolaan persampahan dan sanitasi: untuk menekan tingkat pencemaran lingkungan.
  4. Perbaikan ekosistem pesisir (kualitas air serta pemulihan keragaman biota): untuk mendukung dan menjaga keseimbangan ekosistem di Kawasan Pesisir Jakarta yang mana menjadi kawasan pendukung yang memiliki keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna.
  5. Permukiman pesisir layak huni: penataan permukiman dengan pengelolaan yang mandiri melalui prinsip kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga, dengan memperhatikan hal-hal, seperti kualitas ruang meningkat, sistem utilitas lebih efisien ditata, suplai air bersih tercukupi, air limbah dikelola dengan baik, ruang serapan air hujan meningkat. Contohnya adalah penataan Kampung Akuarium.
  6. Penataan pelabuhan dan dermaga: Terdapat alur pelayaran yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke dan jalur sirkulasi pelabuhan yakni pelabuhan yang melintasi tanggul. Titik lokasi pelabuhan penumpang yaitu PPN Muara Angke dan Marina Ancol; titik lokasi pelabuhan barang yaitu Pelabuhan Tanjung Priok; titik lokasi pelabuhan perikanan yaitu TPI Kamal Muara, PPN Muara Angke, PPS Nihzam Zachman, TPI Pasar Ikan, dan TPI Cilincing.
  7. Penataan tanggul pesisir dengan melakukan review dan penataan terkait fungsi dan desain tanggul yang sesuai dengan tujuan pengamanan pesisir dan tata air kota. Perencanaannya harus komperhensif dan terintegrasi dengan rencana drainase dari hulu-hilir, barat-timur, utara-selatan. Penataan tanggul pesisir adalah sebagian dari pengelolaan tata air di daerah pesisir. Hal ini perlu dilengkapi dengan penataan system polder di wilayah pesisir.