Nadiem: Kebijakan ‘Kampus Merdeka’ Berbeda dengan Pendidikan Vokasi

MONITOR, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan merdeka belajar. Kali ini kebijakannya tersebut menyasar pendidikan tinggi yang kemudian ia beri nama ‘Kampus Merdeka’ di Auditorium Gedung D Kemendikbud, Jakarta. Jumat (24/1/2020).

“Kebijakan kampus merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep merdeka belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah peraturan pemerintah ataupun undang-undang.” Kata Nadiem.

Ada empat kebijakan sekaligus yang ada di ‘Kampus Merdeka’ itu diantaranya pertama, otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru.

Kedua, program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.

Ketiga, kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH).

Keempat, memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS) dimana saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran diluar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih dibanyak kampus, pertukaran pelajaran untun praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa.

Disinggung mengenai kebijakan terkait perombakan SKS yang dinilai mirip pendidikan vokasi yang sebelumnya sudah digaungkan dalam kegiatan kemahasiswaa , mantan CEO Gojek itu membantahnya.

“Apakah ini akan sama dengan Vokasi, tentu tidak karena semua program kerja nya tersebut bisa seperti projek desa, magang dibidang nonprovit, bisa melalukan penelitian,” ungkap Nadiem.

Nadiem menambahkan kebijakan teraebut akan meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa dikarenakan waktu akan ditambah menjadi enam bulan atau satu semester.

“Dosen-dosen juga akan membina mahasiswa dalam satu semester atau dua semester diluar itu mereka juga akan meningkatkan kapasitas juga Exposure di dunia nyata,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria mengapresiasi empat kebijakan ‘Kampus Merdeka’ ala Nadiem. Arif optimis kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan dengan memperkuat hasil riset.

“Dengan adanya peluncuran empat kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan dengan dapat menghasilkan riset-riset yang semakin unggul,” kata Arief.

Menurut Arief, dengan adanya fleksibilitas inilah maka pendekatan-pendekatan disiplin dalam riset akan semakin terbuka dan justru akan menghasilkan yang lebih transformatif karena dapat menjawab persoalan dengan perspektif yang lebih luas tentang bidang yang ditekuni.