Melacak Jejak Buron KPK Harun Masiku

MONITOR, Jakarta – Pelarian politisi PDI Perjuangan Harun Masiku akhirnya terkuak. Sang istri, Hilda, menuturkan bahwa suaminya telah tiba di Tanah Air sejak tanggal 7 Januari 2020. Sedangkan sehari sebelumnya yakni tanggal 6 Januari 2020, Hilda mengatakan suaminya masih berada di Singapura.

“Dia sempat kirim kabar tanggal 7 Januari dia sudah balik Jakarta. Dia sempat kasih kabar jam 12 malam katanya sudah tiba di Jakarta,” ujar Hilda, sebagaimana diwartakan detik.com.

“Dia sempat kirim kabar tanggal 7 Januari dia sudah balik Jakarta. Dia sempat kasih kabar jam 12 malam katanya sudah tiba di Jakarta,” — Hilda, istri Harun Masiku.

Keterangan Hilda ini diamini oleh Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Sompie. Kepada awak media, Ronny kini mengakui bahwa Harun Masiku sudah masuk ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air di tanggal 7 Januari 2020.

Padahal sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sempat menyatakan tersangka kasus suap PAW Anggota DPR dari PDIP itu belum pulang ke Tanah Air sejak tanggal 6 Januari 2020.

“Belum tercatat adanya pergerakan masuk ke Indonesia,” ujar Kabag Humas Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang, kepada awak media, pada Senin (13/1).

Bahkan, sinyal kaburnya Harun dikuatkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Politisi PDIP ini meyakini betul bahwa Harun masih berada di luar negeri saat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terjadi.

“Pokoknya belum di Indonesia,” tegas Yasonna meyakinkan, Kamis (16/2).

“Pokoknya belum di Indonesia,” — Menkumham Yasonna Laoly

Sebagai informasi, Harun Masiku dikabarkan pergi ke Singapura pada 6 Januari 2020. Selang dua hari kemudian, tepatnya tanggal 8 Januari 2020, KPK melakukan OTT terhadap Wahyu Setiawan.

Dalam penangkapan itu, lembaga anti rasuah pimpinan Firli Bahuri itu juga berniat menangkap Harun, akan tetapi keberadaannya tidak diketahui. Hingga akhirnya, Harun ditetapkan sebagai buron oleh KPK.