Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (dok: Instagram)
MONITOR, Jakarta – Pemerintah Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akhirnya menaikkan iuran BPJS atas Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III mandiri. Kebijakan ini tentu menyita perhatian banyak kalangan, tak terkecuali Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Politikus yang beken disapa Cak Imin ini menilai, kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS tentu tidak akan mampu menyelesaikan masalah.
“Saya terus memantau kenaikan iuran BPJS kesehatan, karena dinaikkanpun belum tentu menyelesaikan masalah,” ujar Cak Imin dalam keterangannya, Rabu (22/1).
Wakil Ketua DPR RI ini lantas mengatakan, untuk mengurai masalah yang dihadapi BPJS, menurutnya pengawasan terhadap data adalah hal paling penting dilakukan.
Cak Imin menekankan, dengan adanya cleansing data, maka kedepan tidak akan ada lagi tunggakan utang yang ditinggalkan instansi asuransi tersebut.
“Pengawasan dan cleansing data menjadi sangat penting agar asuransi kesaehatan rakyat ini tidak bocor dan banyak hutang di rumah sakit,” tandasnya.
MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…
MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…
MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…
MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…
MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang…