MONITOR, Depok – Bakal calon (balon) Wali Kota Depok dari partai PKS, Imam Budi Hartono, menegaskan bahwa kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di Depok akan sulit diwujudkan jika mengandalkan APBD yang hanya 3,5 Triliun.
Pernyataan ini disampaikan Imam dalam diskusi publik yang digelar oleh Kumpulan Alumni HMI (Kalam HMI) dengan tema ‘Quo Vadis Politik Anggaran Pemerintah Kota Depok.
Diskusi digelar di JPW Kafe di Ruko Verbena, Jalan Boulevard Grand Depok City, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok, Selasa (21/1).
“Kalau terkait dengan masalah kesejahteraan, kenyamanan dan lain sebagainya, menurut saya memang dengan kondisi APBD Kota Depok yang kecil. Saya katakan kecil ya karena jumlah wilayah dengan jumlah penduduk Kota Depok tidak berimbang dengan jumlah APBD,” kata Imam.
Karena itu, kata Imam, dengan jumlah penduduk kota yang banyak, masalah banyak, anggaran Rp 3,5 triliun, tidak memungkinkan Depok keluar dari masalah.
“Nah, karena penduduknya banyak, masalahnya banyak, anggaran dengan Rp 3,5 triliun yang sekarang, sebelumnya mungkin lebih kecil, saya melihat memang gak memungkinkan secepatnya Depok keluar dari masalah. Maka yang saya pikirkan adalah bagaimana cara mencari jalan keluar APBD yang kecil ini, yang menurut saya belum dimaksimalkan oleh Pemkot Depok,” sebutnya.
Menurut Iman, Kota Depok akan maju dan berkembang jika pembangunan dan sosial kemasyarakatan tidak hanya berpatokan pada APBD.
“Kalau tidak dimanfaatkan dari yang lain, maka Depok akan menjadi sulit cepat maju dan berkembang. Harus ada partisitif selain dari APBD,” katanya.
Untuk itu, lanjut Imam, Pemkot Depok harus segera mencari sumber dana lain, seperti zakat, Corporate Social Responsibility (CSR).
“Selanjutnya UMKM nya harus bagus, dan BUMD di Kota Depok harus diperbanyak bukan hanya PDAM. Saya punya satu BUMD yang akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, nanti kalau saya jadi maju saya kasih tau,” pungkasnya.
