MONITOR, Jakarta – Ketegangan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia khususnya Perairan Natuna harus diselesaikan. Untuk mewujudkannya, anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengajak Pemerintah aktif memperkuat langkah-langkah diplomasi disana.
Selain itu, ia mengatakan pendekatan diplomatik tetap harus dilakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan militer dengan militer di antara sesama negara tetangga.
“Kita sepakat untuk menghindari segala macam bentuk konflik, khususnya konflik militer. Karenanya, yang harus diutamakan adalah diplomasi. Di sinilah tugas utama Kementerian Luar Negeri melakukan pendekatan-pendekatan politik,” ucap Dave di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).
Politikus Golkar ini menjelaskan, pendekatan yang dimaksud bisa dilakukan dengan cara merangkul negara-negara ASEAN agar satu suara dan tidak mengakui konsep garis putus-putus atau nine dash line Republik Rakyat Tiongkok.
Ia pun mengingatkan, sebelum membangun upaya kolektif bersama, pemerintah juga perlu segera menyelesaikan tumpang tindih klaim di batas ZEE dengan negara tetangga. Hal ini diperlukan untuk mencegah konflik di kemudian hari.
“Kita juga perlu selesaikan kesepakatan antara ZEE Indonesia yang bersinggungan dengan negara-negara tetangga sehingga jelas kedepannya untuk pengelolaan eksploitasi sumber daya alam di Natuna itu berdasarkan satu kesepakatan dan tidak ada lagi konflik,” pungkasnya.
