MONITOR, Jakarta – Jelang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019, Pemprov DKI Jakarta kembali menargetkan untuk bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk bisa mempertahankan predikat WTP yang dua tahun berturut-turut diberikan BPK, Gubernur Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan anak buahnya agar bisa menuntaskan persoalan aset yang menjadi catatan dan temuan BPK.
“Banyak aset DKI yang puluhan tahun pencatatannya masih belum tuntas. Dan sebagian adalah masalah administrasi. Ini yang harus diselesaikan. Jadi kalau laporan keuangan kita di tahun berjalan, tahun 2019 (tahun 2018 itu kita insya allah aman). Tapi aset yang sudah puluhan tahun ini harus dibereskan, itu jadi PR utama,” ujar Anies.
Menurut Anies, pentingnya mempertahankan WTP ini akan berpengaruh juga pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada seluruh jajaran.
“Dan saya akan buat ini (pengerjaan LKPD) terhubung dengan TKD, Penyelesaiannya nanti akan berhubungan dengan TKD dan akan di link kan ke seluruh staff sehingga konsekuensinya kepada semua, bukan hanya kepala,” terangnya.
Anies juga menyarankan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membuat tim khusus sebagai langkah percepatan penyelesaian LKPD sesuai dengan ketentuan. Mengingat tahun ini batas akhir penyelesaian LKPD lebih maju daripada tahun sebelumnya.
“Kalau perlu buat tim percepatan penyelesaian LKPD, jadi ada tim khusus yang terdiri dari pribadi yang menurut Bapak/Ibu berkompeten. Kita tinggal eksekusi dan saya minta sampaikan kepada jajaran untuk all out mempertahankan WTP, dan bagi SKPD yang mengalami re-organisasi tetap harus dituntaskan pengerjaannya,” pungkasnya.
