Buntut Kasus Harun Masiku, Demokrat: Menkumham Pantas Diganti

Menkumham Yasonna Laoly mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (dok: Warta Ekonomi)

MONITOR, Jakarta – Kasus suap caleg PDIP Harun Masiku terhadap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan berbuntut panjang. Dalam sebuah konferensi pers, PDI Perjuangan mengaku OTT yang dilakukan KPK telah membuat partainya dirugikan.

Bahkan, muncul anggapan PDIP telah dijebak dan diseret masuk dalam kasus eks Komisioner KPU tersebut. Sosok lain yang menjadi pusat perhatian saat ini adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Kehadiran Yasonna dalam konferensi pers PDIP yang digelar pada Rabu, 15 Januari 2020 lalu membuat posisinya dipertanyakan. Yasonna dinilai tak tahu malu karena sikapnya dan menghadiri konferensi pers pembentukan Tim Hukum PDIP.

Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon pun bereaksi atas kasus ini. Pertama, ia mengatakan sudah melihat bukti-bukti yang disajikan oleh media Tempo atas fakta Harun Masiku di Indonesia ketika OTT Wahyu Setiawan terjadi.

“Setelah bukti penerbangan Batik Air ID 7156 dari Changi, CCTV Bandara Soetta, hari ini Tempo kembali menyajikan fakta Harun Masiku ada di Indonesia ketika OTT,” kata Jansen Sitindaon, Selasa (21/1).

Menurut Jansen, kasus yang dialami kader PDIP Harun Masiku adalah skandal yang besar. “Ini skandal besar jika terbukti benar,” tegasnya.

Kedua, jika memang benar fakta tersebut, ia pun meminta pertanggungjawaban dari Menkumham Yasonna Laoly. Bahkan ia mendesak agar Yasonna dicopot dari jabatan Menkumham.

“Menkumham pantas diganti. Kami tunggu jawaban Pak Yasonna Laoly dan Imigrasi,” tukasnya.