MONITOR, Labuan Bajo – Sebelum meninggalkan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Joko Widodo berkesempatan menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.
Secara simbolis, Jokowi menyerahkan sertifikat tanah kepada 12 orang perwakilan penerima. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa di seluruh Indonesia seharusnya ada 126 juta bidang tanah yang bersertifikat. Tetapi hingga tahun 2015, menurut Presiden, baru 46 juta sertifikat yang diberikan kepada masyarakat.
“Yang belum 80 juta sertifikat (tanah) yang harus sudah dipegang (masyarakat), artinya punya tanah tapi enggak pegang sertifikat, kemudian tumpang tindih, akhirnya sengketa di mana-mana,” ujar Jokowi di di halaman Kantor Bupati Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Selasa (21/1).
Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Setelah saya perintah (penerbitan) 5 juta (sertifikat), 2017 rampung 5,4 (juta), 2018 7 juta saya perintah, rampung juga, malah melebih 9 juta, 2019 9 juta rampung,” kata Jokowi.
Dengan adanya percepatan penerbitan sertifikat ini, Jokowi yakin sengketa lahan dan lahan yang kerap terjadi di masyarakat akan menjadi berkurang.
, Presiden Jokowi menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.){kind=link}