MONITOR – Indonesia melalui pemerintahan Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta di Pulau Jawa ke Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya di sebagian wilayah kabupaten kutai kertanegara dan sebagaian wilayah kabupaten penajam paser utara.
Seperti diketahui, alasan pemindahan IKN diantaranya adalah untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah, khususnya Jawa vs KTI, dan sekaligus pemerataan pembangunan serta kemakmuran antar wilayah secara proporsional. Sehingga, perekonomian Indonesia akan lebih produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu juga yang darurat adalah menyelamatkan Pulau.Jawa (Jakarta) dari bencana ekologis dan sosial ekonomi.
Terpilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kukar, Propinsi Kaltim sebagai IKN baru adalah secara geografis, terletak hampir di tengah wilayah NKRI; bagian dari Aluar Laut Kepualauan Indonesia atau ALKI-II; bebas gunung berapi (Ring of Fire); dan memiliki kesiapan infrastruktur dan sosekbud yang lebih baik ketimbang propinsi di P. Kalimantan lainnya.
Namun, berkaca dari negara lain, Pemindahan Ibu Kota Negara ternyata tidak selamanya berjalan sukses sesuai harapan. Banyak negara justru dinilai gagal dalam kebijakan tersebut termasuk salah satunya negara tetangga kita Malaysia yang pindah ibu kota negaranya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
Sebagai catatan beberapa negara yang sukses pemindahan IKN diantaranya adalah Amerika Serikat (1800) dari New York ke Washington DC; Finlandia (1812) dari Turku ke Helsinki; Australia (1927) dari Melbourne ke Canberra; India (1912) dari Kolkata ke New Delhi; Pakistan (1967) dari Karachi ke Islamabad; dan Nigeria (1991) dari Lagos ke Abuja.
Namun juga tidak sedikit yang gagal, dengan berbagai alasan atau penyebab, yaitu: Brasil (1960) dari Rio de Janeiro ke Brasilia; Tanzania (1961) dari Dar es Salaam ke Dodoma; Malaysia (1999) dari Kuala Lumpur ke Putrajaya; Myanmar (2005) dari Yangon ke Naypidaw; dan Korea Selatan (2005) dari Seoul ke Sejong City.
Ditemui acara diskusi publik menyoal pemindahan Ibu Kota dengan tema “Relevansi Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Pelambatan Ekonomi dan Geopolitik Global” di KAHMI Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kamis (16/1/2020).
Pakar Ekonomi Maritim yang Guru Besar IPB, Prof. Rokhmin Dahuri meminta pemerintah agar belajar kepada negara-negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota negara termasuk negara tetangga Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya yang dianggap gagal karena karena pegawai pemerintah enggan pindah, dan secara de facto pusat pemerintah dan perekonomian tetap berada di Kuala Lumpur.
Adapun ukuran sukses tidaknya pemindahan ibukota negara baru menurutnya itu diukur dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut dan sekitarnya. Jadi pemindahan IKN nantinya tidak hanya memberi dampak ekonomi terhadap Kalimantan timur melainkan juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Pemindahan IKN juga hendaknya menjadi momentum membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru utamanya mewujudkan pemerataan di wilayah timur Indonesia sebagaimana juga tertuang dalam visi poros maritim dunia.
