Sekjen Kemendes Paparkan Kebijakan Indonesia Dukung SDGs

MONITOR, Paris – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Anwar Sanusi memaparkan sejumlah program dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional terkait Migrasi di Forum Internasional Ministerial Meeting on Migration and Integration yang di gelar Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis pada Jumat (17/1).

Menurutnya, dukungan dalam mencapai target SDGs tersebut diantaranya yakni peningkatan kerja sama dalam kerangka perlindungan hak dan keamanan pekerja migran melalui inisiasi perjanjian kerja sama bilateral dengan 12 negara tujuan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia, seperti Arab Saudi, Jepang, Qatar, Australia, Yordania, Korea Selatan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Selandia Baru, Taiwan, Uni Emirat Arab Emirates.

“Serta Peningkatan Tata Kelola Organisasi Penempatan Pekerja Migran dalam bentuk peningkatan aturan, prosedur dan implementasi program yang secara langsung menyentuh migran dan calon migran. Salah satu contohnya adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Rantau menjadi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,” katanya.

Selain itu, Anwar juga memaparkan bagaimana program dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang Migrasi bukan hanya menyasar penyediaan koridor migrasi yang aman dan tertib, tetapi juga mengatasi beberapa masalah pokok yang menjadi akar migrasi itu sendiri, terutama masalah ekonomi, kesejahteraan, dan ketersediaan pekerjaan.

“Melalui distribusi dana desa, Pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan desa dan daerah terpencil untuk mendorong pemerataan kesejahteraan. Hal ini dapat terlihat dari pembentukan Desa Migran Produktif (DesMigraTif) yang dimulai sejak tahun 2016 dan mensinergikan 15 Kementerian/lembaga Nasional dan Badan Usaha Milik Negara telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam penanganan migrasi, terutama terkait informasi pekerjaan, prosedur migrasi yang aman, bantuan dalam menghadapi beberapa masalah migrasi di luar negeri, bisnis produktif dalam bentuk pelatihan teknis untuk kewirausahaan, pola asuh masyarakat dalam bentuk memberikan perlindungan kesehatan untuk anak-anak, dan koperasi Desmigratif dalam bentuk tabungan, pembiayaan, dan pinjaman,” katanya.

Dalam Ministerial Meeting on Migration and Integration yang di gelar Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ini, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi yang mewakili Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar hadir dengan didampingi oleh Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Muhammad Nurdin, dan Staf Khusus bidang Kerjasama Luar Negeri, Dodik Pranata Wijaya.

Kemendes PDTT mendapat kepercayaan untuk mewakili Indonesia dalam forum Internasional Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) atau organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi di Paris, Perancis pada tanggal 16-17 Januari 2020.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hadir bersama dengan 21 Menteri dari negara-negara maju dan berkembang yang menjadi anggota maupun mitra kerja OECD berpartisipasi pada OECD Ministerial Meeting on Migration and Integration, yang mengangkat tema Making Migration and Integration Policies Future Ready.

OECD sendiri merupakan suatu forum inter-governmental di mana pemerintah dari 36 negara anggota, serta dengan lebih dari 70 negara mitra non-anggota, bekerja sama untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan.

Terbentuk pada 16 April 1948 dengan nama awal Organisation for European Economic Co-operation (OEEC), dan direformasi pada bulan September 1961 menjadi OECD, selama lebih dari 70 tahun, OECD telah menjadi sumber analisis kebijakan yang berharga dan data statistik, ekonomi, dan sosial yang dapat dibandingkan secara internasional. Selama dekade terakhir, OECD juga kian mengintensifkan keterlibatannya dengan sektor bisnis, NGO, dan perwakilan masyarakat sipil lainnya.

Isu migrasi dan integrasi migran sendiri sedang hangat di sejumlah negara maju, paska konflik di beberapa negara Timur-Tengah yang menciptakan arus pengungsi migran terbesar sepanjang sejarah modern.

OECD Ministerial Meeting on Migration and Integration ini sebelumnya didahului oleh
OECD High-Level Policy Forum: Building a Whole-of-Society Approach to Emerging Migration and Integration Challenges pada hari Kamis (16/1/2020), yang mendiskusikan pengalaman berbagai negara- dalam penanganan arus migrasi yang besar, dan pelajaran yang bisa diambil. Forum tersebut melibatkan perwakilan tingkat tinggi dari PBB dan dari negara-negara OECD terpilih yang memiliki -atau pernah memiliki peran kunci dalam konteks arus masuk migrasi yang besar.