PARLEMEN

Wacana Naikan Gas 3 Kg, Saleh Daulay Minta Pemerintah Lebih Bijaksana

MONITOR, Jakarta – Rencana pemerintah melalui kementerian ESDM untuk menaikkan harga gas elpiji 3 Kg dipastikan akan semakin menambah beban bagi masyarakat.

Apalagi, kebijakan kenaikan ini hampir berbarengan dengan kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang telah berlaku efektif per 1 Januari 2020, kemarin

Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (17/1).

Tidak hanya itu, Saleh juga meragukan alasan pemerintah menarik subsidi gas elpiji 3 Kg agar langsung tepat sasaran kepada penerima manfaatnya, yaitu masyarakat miskin,

“Sepintas, alasan ini kayaknya benar. Tetapi, dalam praktiknya nanti, akan tetap ada kesulitan. Sebab, pemerintah sendiri dinilai tidak memiliki basis data yang akurat terkait lapisan masyarakat yang layak menerima subsidi,” sebut mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah.

Lebih lanjut, Saleh mencontohkan bagaimana lemahnya data pemerintah terhadap masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

“Ada banyak masyarakat yang merasa berhak, tetapi tidak masuk dalam data PBI. Tetapi sebaliknya, ada masyarakat yang kelihatannya mampu dan bahkan ada yang mengaku mampu, tetap masuk dalam data PBI,” ujarnya.

Dalam konteks itulah, Saleh mengingatkan pemerintah diminta untuk tidak menaikkan gas elpiji 3 Kg dalam waktu dekat. Sebab, harus disadari bahwa roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah sangat ditentukan dengan keberadaan gas epiji tersebut.

Dari para pedagang bakso keliling, nasi goreng, bubur, gorengan, makanan kecil, jajanan, makanan pasar, dan lain-lainnya sangat tergantung dengan gas elpiji.

Tentu sangat tidak bijaksana jika masyarakat kecil seperti ini diabaikan oleh pemerintah.

“Pemerintah harus memberi ruang yang cukup agar masyarakat bisa mendapatkan penghidupan yang layak, dan itu adalah hak konstitusional setiap warga negara,” sebut dia.

“Jangan karena untuk menaikkan pendapatan dan menghemat anggaran, hak-hak konstitusional seperti itu terlupakan,” pungkasnya.

Recent Posts

Anak Muda Kunci Masa Depan Pertanian, Mentan Amran: Inovasi dan Teknologi Jadi Magnet Regenerasi

MONITOR, Bogor – Anak muda bukan lagi penonton dalam pembangunan pertanian nasional. Di tangan generasi…

25 menit yang lalu

Kasus Raya Sukabumi, NasDem Singgung Soal Kesehatan Sosial

MONITOR, Jakarta - Kasus yang menimpa Raya, balita dari Sukabumi, menjadi peringatan bersama untuk memperhatikan kesehatan…

39 menit yang lalu

Dukung GIIAS Surabaya 2025, Kemenperin: Jatim Sumbang 9,7 Persen Penjualan Otomotif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen menjaga ekosistem industri otomotif nasional agar tetap tangguh di…

40 menit yang lalu

Gelar MHQ Internasional bagi Penyandang Disabilitas Netra di Jakarta

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) untuk pertama kalinya akan menggelar Musabaqah Hifzil Qur’an (MHQ)…

2 jam yang lalu

Anggaran Kesehatan Harus Jadi Solusi Adil Semua Pihak, Bukan Hanya Angka di APBN

MONITOR, Jakarta - Politisi Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan…

3 jam yang lalu

Menteri Maman Yakini Program 3 Juta Rumah Jadi Mesin Pertumbuhan UMKM

MONITOR, Bekasi - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan dukungan penuh…

3 jam yang lalu