MONITOR, Depok – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) baru-baru ini mengkritik kebijakan Wali Kota Depok Mohammad Idris, yang berencana menertibkan dan merazia aktivitas kaum lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) karena dinilai diskriminatif.
Terkait hal tersebut, Wali Kota Depok Mohammad Idris membantah bila pihaknya akan melakukan penertiban atau merazia LGBT.
“Saya belum terima surat secara langsung dari komnas HAM, dan katanya kita sudah keluarkan kebijakan. Sama sekali saya belum pernah keluarkan kebijakan apapun,” kata Idris seusai meresmikan penerapan alat perekam data transaksi online di Rumah Makan Simpang Raya, Beji, Depok, Kamis (16/1).
Menurut Idris, razia yang diperintahkan ke Perangkat Daerah (PD) melalui Satpol PP dan Dinas Kependudukan merupakan program lama yakni pemberdayaan dan penertiban.
Karena itu, lanjut Idris, imbauan razia tersebut hanya menjalankan peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.
“Sudah tupoksi kita (melakukan) penertiban dimanapun, tak hanya LGBT seluruh tindakan yang melanggar norma baik norma negara, etnis bangsa, itu ada ketentuan penertibannya,” kata Idris.
“Ketika ada kasus Reynhard Sinaga saya sudah perintahkan Satpol PP dan dinas kependudukan untuk melakukan peningkatan aktivitas di kos-kosan dan apartemen saya tidak mengatakan LGBT secara khusus, diantaranya ada penyimpangan seksual tak hanya LGBT. Periksa saja edaran saja tidak punya,” sambungnya.
