PARLEMEN

Pansus Jiwasraya Harus Dibentuk, Gerindra: Bukan untuk Dipolitisasi

MONITOR, Jakarta – Kasus Jiwasraya mencuri publik dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah fraksi di parlemen Senayan mendesak agar segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya untuk mengungkap skandal yang terjadi di tubuh BUMN asuransi tersebut.

Salah satu fraksi di DPR yang terus menyuarakan agar Pansus ini dibentuk adalah Gerindra. Anggota DPR RI Andre Rosiade mengatakan, kasus Jiwasraya ini harus segera diselesaikann agar tidak berlarut-larut.

“Fraksi Partai Gerindra mendukung segera diadakan pansus Jiwasraya agar permasalahan segera selesai dan tidak berlarut-larut. Uang nasabah bisa dicairkan, garong-garong dapat ditangkap dan di proses hukum,” kata Andre Rosiade, Rabu (15/1).

Ia menegaskan, adanya Pansus Jiwasraya bukan untuk kepentingan politis melainkan membantu menyelamatkan uang nasabah yang disalahgunakan oleh oknum perusahaan. Dengan Pansus ini, Andre yakin skandal yang terjadi bisa terungkap dan bisa menyeret para pelaku yang terlibat dalam kasus ini.

“Adanya pansus bukan untuk dipolitisasi, tetapi tujuan pansus jelas, membantu menyelamatkan uang nasabah, mengawal kejaksaan agung untuk menyeret para pelaku, dan memberikan evaluasi,” tukas Wasekjen DPP Gerindra ini.

Diketahui, kasus gagal bayar Jiwasraya bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dianggap sebagai kesalahan utama dalam mengelola investasi di dalam perusahaan. Bukannya memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, Manchester City, pada tahun 2014.

Sementara pada tahun 2018, Jiwasraya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun jadi Rp 13,7 triliun. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp 27,2 triliun.

Recent Posts

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

6 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

6 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

14 jam yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

21 jam yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

22 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri bekali Anggota DPRD dan DPC PDIP Paradigma Ekonomi Biru Atasi Krisis Pembangunan

MONITOR, Makassar – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau,…

23 jam yang lalu