MEGAPOLITAN

DPRD Depok: Sanksi Pemilik Mobil Tanpa Garasi Harus Ada Zonasinya

MONITOR, Depok – Wakil Ketua DPRD Depok dari partai Gerindra, Yeti Wulandari mengatakan, sanksi denda Rp 2 juta bagi pemilik kendaraan yang tak memiliki garasi tidak dapat diterapkan ke semua wilayah di Kota Depok.

Menurut Yeti, penerapan sanksi denda soal revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan terkait kepemilikan garasi bagi pemilik mobil harus menerapkan sistem zonasi.

“Intinya denda tidak bisa dilakukan di seluruh kota depok harus ada sistem zonasi. Saya liat kalau dari Perwal secara teknis harusnya perlu dibuat zonasi,” kata Yeti kepada wartawan, Selasa (14/01/2020).

Yeti menyebutkan, belum adanya fasilitas umum yang layak bagi masyarakat dan hilangnya lahan parkir di perumahan yang diambil Pemkot Depok untuk lahan terbuka hijau, menjadi permasalahan tersendiri.

“Kalau wilayah perumahan tadinya lahan parkir mereka diserahkan ke pemkot untuk dibangun taman ini juga harus di pertimbangkan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, wilayah yang tepat untuk diterapkan pemilik kendaraan yang tidak memilili garasi yaitu pemukiman yang berada di jalan umum yang dapat mengakibatkan kemacetan sehingga menggangu masyarakat umum.

“Kalaupun memang ada pemukiman di jalan umum yang tidak punya garasi ini membuat kemacetan itu baru bisa diterapkan. Jangan dipukul rata,” katanya.

Recent Posts

Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Laundry melalui Pemetaan Usaha

MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mendorong pengusaha dan…

6 jam yang lalu

Kemenag Rp80,2 Miliar untuk Pulihkan Sarpras 902 Pesantren di Aceh

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menyiapkan bantuan Rp80,215 miliar untuk pemulihan sarana dan prasarana pascabencana…

6 jam yang lalu

Kemenhaj Kawal 282 Jemaah Umrah PT AAT, Keberangkatan Dijadwalkan Bertahap Mulai 15 September

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI terus memperkuat pengawasan dan pelindungan terhadap…

7 jam yang lalu

Kemnaker: Pekerja Perlu Pahami Hak dan Kewajiban Sebelum Menandatangani Perjanjian Kerja

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan pekerja untuk memahami hak dan kewajiban serta mencermati isi…

7 jam yang lalu

Menag: MTQ Nasional Punya Makna Sosial dan Kebangsaan yang Sangat Besar

MONITOR, Semarang - Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI di Semarang dibuka oleh Menko Bidang…

9 jam yang lalu

Dari Teh hingga Agrowisata, Dana Bergulir LPDB Perkuat Bisnis Puskopkar PTPN VIII

MONITOR, Jakarta - Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) PTPN VIII terus memperluas lini bisnis untuk memperkuat…

2 hari yang lalu