MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI Khilmi menyampaikan instrupsinya terkait dengan masalah pengurangan pupuk subsidi yang terjadi di Pulau Jawa. Hal itu disampaikannya di tengah-tengah jalannya rapat paripurna pembukaan masa persidangan II Tahun sidang 2019-2020, di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (13/1).
Terlebih, sambung Khilmi, pengurangan pupuk subsidi sangat terasa di wilayah Jawa Timur yang mencapai sebanyak 40 persen.
“Saya berharap pemerintah dapat menghitung jumlah kebutuhan pupuk dengan lebih cermat lagi. Sebab kebutuhan akan pupuk bukan hanya untuk kepentingan tanaman padi saja, tetapi ada kedelai, jagung, tebu, atau pun singkong,” kata Khilmi.
Untuk wilayah Jawa Timur, lanjut Khilmi, kebutuhan pupuk sudah sangat urgen.”Kalau nanti SK Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan masalah pupuk ini diberlakukan, maka keberadaan pupuk bagi para petani, khususnya petani Jawa Timur akan mengalami kelangkaan,” ucap politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Masih dikatakannya, pupuk merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, apabila kebutuhan nutrisi oleh tanaman tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka hasil panen tidak akan bisa berhasil dengan baik.
Dan program swasembada pangan pun juga tidak akan berhasil. “Oleh karenanya saya berharap agar Kementan bisa menghitung kembali, berapa sebetulnya kebutuhan pupuk yang ada di Pulau Jawa, khususnya untuk wilayah Jawa Timur,”tegas dia.
Di dapilnya sendiri, yakni Lamongan dan Gresik, petani tambak tidak bisa menebus pupuk, karena sistem penebusan pupuk sekarang ini dilakukan secara tertutup.
“Melalui rapat Paripurna ini saya berharap pimpinan DPR bisa menyampaikan kepada pemerintah untuk segera merevisi subsidi tentang pupuk,”pungkasnya.
