Gelar Telekonferensi, Menteri Halim Cek Realisasi dan Perencanaan Dana Desa

MONITOR, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan telekonferensi dengan sejumlah kepala dan perangkat desa di Indonesia, Jakarta, Senin (13/1/2020). Dalam telekonferensi tersebut ia mengecek satu per satu realisasi dana desa tahun 2019 dan perencanaan dana desa tahun 2020 pada masing-masing desa.

“Kita tingkatkan terus pusat data dan informasi supaya update situasi desa mulai dari perencanaan, penggunaan dana desa, pelaporan, perkembangan pemanfaatan dana desa, sebaran pemanfaatan dana desa sehingga betul-betul bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat desa,” ujarnya usai telekonferensi.

Ia mengatakan, telekonferensi merupakan upaya untuk menjaring informasi secara langsung dan cepat mengenai kondisi dan perkembangan realisasi dana desa. Menurutnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) saat ini tengah serius melakukan peningkatan terkait data dan informasi. Tak hanya tahunan atau bulanan, ia ingin data dan informasi terkait desa dapat diakses dan update setiap hari.

“Karena presiden lebih suka bicara soal data, soal fakta, beliau tidak suka teori, yang penting fokus dan tuntas,” ujarnya.

Halim mengatakan, jaringan yang terpusat pada Pusat Data dan Informasi Kemendes PDTT tersebut terhubung dengan seluruh desa yang telah terkoneksi jaringan internet. Meski demikian masih terdapat 13.000 desa yang belum terkoneksi jaringan internet.

“Seluruh desa berjejaring internet bisa sampai di kita. Hanya 13.000 desa yang belum ada internet dari 74.900 an desa. kita jalin kerjasama dengan Kementerian Kominfo, Telkom juga untuk solusi percepatan terhadap 13.000 desa yang belum ada jaringan internet,” ujarnya.

Menurutnya, desa yang belum terkoneksi jaringan internet tersebar tak hanya di lokasi Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) saja, namun tersebar di desa-desa tertinggal dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Ia memastikan, bahwa seluruh desa akan mendapatkan upaya pembangunan yang sama.

“Prioritas 3T itu pasti. Semua jadi prioritas kita. Pada intinya desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Semua warga desa adalah keluarga kita, harus kita posisikan seperti itu. Sehingga ketika mereka belum bisa menikmati banyak hal, kita juga merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga kita termotivasi untuk terus bekerja sehingga terjadi percepatan-percepatan,” ujarnya.