MONITOR, Jakarta – Wilayah perairan Natuna perlu dijaga setiap saat agar tidak lagi kecolongan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, bila perlu wilayah perairan ini dijaga full 24 jam agar tidak ada kapal asing yang masuk.
Ia mengakui, kapal nelayan asing akan masuk jika pemerintah lengah menjaga perairan tersebut. “Kalau kita jaga terus, pasti mereka tidak masuk. Menurut saya yang paling penting dilakukan adalah bagaimana patroli setiap saat di wilayah perbatasan. Full 24 jam harus dijaga, kalau dijaga mereka enggak akan masuk,” ujarnya di Gedung Parlemen Senayan, Senin (13/1).
Kharis menegaskan, hak berdaulat Indonesia atas perairan Natuna Utara memiliki landasan yang kuat, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa -Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982. Karenanya, ia pun mendukung usulan penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla). Adapun pagu anggaran Bakamla pada 2020 berkisar Rp 400 miliar.
“Jika penambahan anggaran diusulkan, kita akan dukung. Melihat risikonya, dampaknya seperti ini. Dulu-dulu mungkin tidak terlalu terasa bahwa coast guard kita belum sepadan dengan coast guard asing,” jelas legislator dapil Jawa Tengah V itu.
Sebagaimana diketahui, perairan Natuna Utara di Kepulauan Riau menjadi sorotan publik setelah setidaknya 50 kapal ikan China bersama kapal coast guard-nya memasuki perairan Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia. Sebagaimana diketahui, pasca kunjungan Presiden Joko Widodo di Natuna pada 7 Januari 2020, kapal nelayan dan cost guard China sempat menghilang.
Namun tak lama berselang, kapal coast guard dan nelayan China kembali terlihat memasuki ZEE Indonesia pada Sabtu (11/01/2020). Patroli yang dilakukan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Usman Harun – 359 bersama KRI Jhon Lie – 358 dan KRI Karel Satsuitubun – 356, bertemu enam kapal coast guard China, satu kapal pengawasan perikanan China dan 49 kapal nelayan pukat China.
