MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha berharap kunjungan Presiden RI Jokowi ke Abudabi UEA tidak hanya sekedar kunjungan kepala negara saja, melainkan juga sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB dalam rangka menyelesaikan kemelut kawasan Timur Tengah.
Termasuk, situasi pasca terbunuhnya Mayjen Qosim Suleimani (Jenderal Garda Bangsa Iran) saat melakukan kunjungan kerja ke Irak.
Hal itu menyusul rencana kunjungan Presiden yang akan dilakukan selama tiga hari, dari 11-14 Januari 2020.
“Kunjungan Presiden RI ke Abudabi UEA diharapkan tidak hanya sekedar kunjungan Kepala Negara Indonesia, melainkan juga sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB,” kata Tamliha dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/1).
Ia juga menyarankan, bilamana diperlukan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam melakukan dialog dengan semua pihak terkait.
“Jika diperlukan, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dapat melakukan dialog dengan semua Menlu se-Timur Tengah untuk mencari solusi damai di kawasan itu pada khususnya, dan perdamaian dunia pad umumnya,” papar dia.
Tidak hanya itu, Tamliha juga menguatkan agar kunjungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk minimal mencairkan hubungan diplomatik antara Arab Saudi, UEA, Kuwait, Bahrain, dan Mesir terkait dengan blokade Qatar dalam 2 tahun terakhir ini.
“Karena itu, kinjungan kenegaraan ke UEA sangat penting agar dunia tetap menganggap Indonesia sebagai negara yang konsisten melaksanakan konstitusi negara untuk turut menertibkan keamanan dunia dan perdamaian abadi sebagaimana bunyi Pembukaan UUD NRI 1945,” pungkas politikus PPP tersebut.
