MONITOR, Jakarta – Pemprov DKI mengaku akan mendukung program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mengatasi banjir. Hal demikian diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anies mengatakan, pihaknya akan selalu mendukung program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), apapun konsep yang diajukan, baik itu normalisasi maupun naturalisasi sungai.
Untuk itu, dikatakan Anies, Pemprov DKI Jakarta mendukung program Kementerian PUPR terkait sungai di Jakarta. Ia pun mengatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
“Beliau (Basuki) menyampaikan mana-mana yang mau naturalisasi, kami (Pemprov DKI) bantu, mana-mana yang normalisasi, kami bantu. Jadi enggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kami,” kata Anies.
Mantan Mendikbud itu mengatakan, normalisasi dan naturalisasi sama saja, yaitu bertujuan untuk melebarkan sungai.
Anies menyebut dirinya lebih memilih kata ‘pelebaran’ untuk penataan sungai, saat ditanya soal pembebasan lahan yang menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta, untuk keperluan penataan sungai.
Pada awal tahun ini, Anies mengungkapkan Pemprov DKI bakal berupaya membebaskan lebih banyak lahan untuk pelebaran sungai.
Pihaknya juga akan menyiapkan dasar hukum pembebasan lahan tersebut, walau Anies tidak mau membocorkan soal dasar hukum yang dimaksud.
“Kalau namanya orang mengeluarkan anggaran itu harus ada dasarnya dan itu disiapkan aturan-aturannya,” ujar dia.
Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengaku sudah tidak ada perbedaan pandangan tentang normalisasi dan naturalisasi sungai antara dirinya dengan Anies. Ia sudah berdikusi dengan Anies terkait hal tersebut.
“Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi. Kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat,” jelasnya beberapa waktu lalu.
