MONITOR, Jakarta – Ketua DPP Partai Hanura Inas N Zubir mengingatkan bahwa sikap Presiden Jokowi akan dinilai rakyat tidak konsisten, bila menyetujui membuka keran impor gas atau LGN untuk swasta.
Hal itu sebagaimana yang diminta menteri perindustrian akibat harga gas domestik yang tidak lagi ekonomis untuk para industri dalam negeri.
“Jika pak Jokowi menyetujui impor LNG tersebut maka rakyat akan beranggapan bahwa Presiden tidak konsisten. Karena bukankah beberapa waktu yang lalu beliau sangat marah setelah mengetahui bahwa defisit neraca perdagangan, disebabkan lebih banyak oleh impor Migas,” kata Inas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/1).
“Selain itu juga masyarakat akan beranggapan bahwa negara ternyata dikalahkan oleh penguasa-penguasa sumur gas alam Indonesia yang sebagian besar adalah asing,” tambahnya.
Padahal, menurut Inas, selama ini para kontraktor kontrak kerja sama atau K3S sudah menikmati cost recovery, yakni semua biaya operasional kontraktor diganti oleh Negara.
Karena itulah, Inas menyarankan agar berdasarkan angka cost recovery, realisasi lifting gas maka sudah seharusnya pemerintah melalui SKK Migas bisa menghitung harga keekonomian gas di hulu, untuk kemudian dinegosiasikan kembali dengan para K3S tersebut.
“Bahkan pemerintah seharusnya bisa meminta K3S tersebut transparan dalam menghitung harga gas di well head,”pungkas mantan wakil ketua Komisi VI DPR RI tersebut.
