MONITOR, Natuna – Perairan Natuna belakangan kembali menjadi lahan ‘basah’ antara Indonesia dengan Tiongkok. Sebelumnya diketahui, sejumlah kapal nelayan Tiongkok dengan bebas memasuki perairan ZEE Indonesia itu sejak 10 Desember 2019 lalu.
Tak hanya memasuki kawasan ini, mereka juga menangkap ikan serta mengklaim memiliki hak atas perairan tersebut. Tiongkok sangat paham bahwa perairan ini memiliki banyak potensi laut.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dirangkum MONITOR, perairan Natuna memiliki potensi ikan pelagis mencapai 327.976 ton, ikan demersal 159.700 ton, cumi-cumi 23.499 ton, rajungan 9.711 ton, kepiting 2.318 ton, dan lobster 1.421 ton per tahun. Tak heran, perairan ini menjadi ‘lahan basah’ bagi negeri tirai bambu itu.
Menghadapi situasi ini, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada kompromi atas kedaulatan Indonesia di wilayah perairan Natuna. Bahkan, tadi pagi, Rabu (8/1), Jokowi bertandang langsung ke Kabupaten Natuna untuk melihat kondisi disana.
Mengenakan kemeja putih, Jokowi tiba di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna pada pukul 09.10 WIB. Ia pun melakukan kunjungan ke Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa.
Selain memantau pembangunan perikanan, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, kunjungan Jokowi di Natuna untuk memeriksa kesiapan pasukan TNI.
“Pagi ini Presiden Jokowi ke Natuna memeriksa kesiapan pasukan TNI mempertahankan kedaulatan Indonesia dan kunker pembangunan perikanan,” ujar Fadjroel Rachman mengutip pesan Presiden.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada tawar menawar dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia khususnya di sektor maritim.
“Tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan nasional Indonesia,” demikian pernyataan Jokowi, yang dikutip Fadjroel.
