MONITOR, Jakarta – Kemelut persoalan di Perairan Natuna hingga kini belum menemukan titik terang. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan, meski sangat alot, kasus ini jangan sampai dibawa ke meja perundingan.
“Saya sepakat dengan pandangan bahwa persoalan perairan Natuna Utara ini memang tak boleh dan tak perlu dibawa ke meja perundingan,” ujar Fadli Zon tegas, Rabu (8/1).
Dalam kasus ini, ia melihat bahwa Tiongkok tidak mengakui ZEE Indonesia di Natuna Utara. Begitupula Indonesia tidak mengakui wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan Tiongkok.
“Jadi, tak ada yang perlu dirundingkan. Itu mencederai konsistensi kita dalam menjaga kedaualatan Natuna sejauh ini,” tandas Waketum Gerindra ini.
Fadli menilai, hak Indonesia atas perairan Natuna Utara sudah dilindungi oleh hukum laut internasional. Bahkan, ia mengetahui pemerintah Tiongkok sendiri mengakui UNCLOS. Sehingga, dasar tersebut menjadi sangat kuat.
Menghadapi alotnya kasus ini, ia tetap meminta pemerintah Indonesia agar jangan mau didikte oleh Tiongkok atas masalah tersebut.
“Itu sebabnya jangan sampai dibuka ruang negosiasi sekecil apapun dengan Cina terkait wilayah perairan tersebut. Kita tak boleh didikte oleh Cina atau berada di bawah tekanan Cina,” tegas Fadli.
