MONITOR, Jakarta – Pencurian ikan di Perairan Natuna oleh nelayan Tiongkok menjadikan hubungan Indonesia dengan RRT memanas. Hingga hari ini, Senin (6/1), tiga kapal Tiongkok tetap bertahan di perairan tersebut. Indonesia sendiri sudah mengerahkan pasukan TNI untuk bersiaga dan mengusir kapal milik Tiongkok.
Menanggapi masalah ini, Presiden Jokowi mengarahkan bahwa tidak ada kompromi dalam menjaga kedaulatan NKRI.
“Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia!”, ucap juru bicara Presiden, Fadjroel Rahman, mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo belum lama ini.
Salah satu upaya yang bakal ditempuh pemerintah, kata Fadjroel, yakni melakukan upaya diplomatik damai terhadap persoalan ini. Kendati demikian, lanjut Fadjroel, Presiden tetap mengatakan pemerintah akan bertindak tegas.
“Berdasarkan arahan Presiden Jokowi pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pemerintah secara resmi mengeluarkan empat sikap atas konflik ini, diantaranya:
Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.
Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.
