MONITOR, Jakarta – Konflik pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China semakin memanas. Terbaru Menteri bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) mengumpulkan Panglima TNI dan Perwakilan Lembaga Terkait untuk membahas masalah tersebut, tak terkecuali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Menyikapi sengketa ini, Prabowo rupanya memilih upaya damai melalui jalur diplomasi. Pihaknya akan menyiapkan upaya damai dengan menggunakan prinsip pertahanan yakni defensif.
Hal itu mengemuka dari pengakuan Jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak. “Maka, penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip diatas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan,” kata Dahnil Anzar, dalam keterangannya, Sabtu (4/1).
Bukan tanpa alasan. Kata Dahnil, Prabowo memilih sikap tersebut bukan berarti tidak akan tegas dan inferior terhadap China.
“Langkah damai bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior. Langkah damai yang dipilih tentu adalah jalur diplomasi,” jelasnya.
Secara resmi, kata Dahnil, Prabowo menyepakati langkah damai yang sedang dibahas dan disampaikan kepada publik pada Jumat, 3 Januari 2019 kemarin di Kemenkopolhukam. Namun, dukungan tersebut dengan mengakomodir empat hal, diantaranya sepakat bahwa RRT telah melanggar ZEEI, dan Indonesia menolak klaim RRT terkait traditional fishing ground yang tidak memiliki landasan hukum.
Kedua, Menhan juga menolak klaim atas penguasaan Laut Natuna Utara atas dasar Nine Dash Line. Ketiga, Kemhan akan melakukan operasi di Laut Natuna oleh TNI secara intensif. Keempat, meningkatkan kegiatan ekonomi disekitar wilayah ZEEI atau laut Natuna.
“Jadi keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai Bangsa dan negara,” tegas Dahnil.
