MONITOR, Jakarta – Pemerintah DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Anies Baswedan dinilai tidak serius dalam menangani dan menanggulangi banjir. Salah satunya terlihat dari alokasi anggaran atau APBD untuk menangani bencana tahunan tersebut. Ya, anggaran untuk menangani banjir tahun 2020 diketahui sebesar 600 Miliar lebih kecil dari anggaran untuk merevitalisasi trotoar yang angkanya mencapai 1,4 Triliun.
“600 miliar pun itu kemungkinan besar antara Rp 250-300 miliarnya dipakai untuk membayar pembebasan lahan yang harusnya dibayarkan tahun 2019,” ujar Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga saat menjadi narasumber pada acara BreakingNews KompasTV. Rabu (1/1/2020).
“Tetapi dana revitalisasi trotoar tahun 2020 itu mencapai 1,4 triliun, jauh lebih besar,” tambahnya.
Terkait hal tersebut, aktivis politik yang juga pegiat media sosial Denny Siregar angkat bicara. Ia mengkritik keras kebijakan penganggaran tersebut. Bahkan, Denny menyebut kebijakan anggaran itu terjadi karena ada gubernur yang mimpi menjadi presiden.
“Tahun 2020, @DKIJakarta hanya anggarkan 600M utk banjir. Itu pun 300M utk bebaskan tanah. Sdgkan bikin trotoar Rp1,4T. Buat formula E Rp1,6T. Knp anggarannya lbh besar dr banjir ? Ini krn ada Gubernur mimpi jd Presiden. Harus ada jejak utk pencitraan. Kasian warganya..,” tulis Denny melalui akun twitter pribadinya @dennysiregar7 pada Kamis (2/1/2020).
Sebagai informasi, dalam dokumen kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 Anggaran naturalisasi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 288,49 miliar untuk program naturalisasi sungai dan waduk sebagai upaya mengatasi masalah banjir di Ibu Kota.
Anggaran Rp 288,49 miliar tersebut dimasukkan dalam Program Pengendali Banjir dan Abrasi di Dinas Sumber Daya Air. Nama kegiatannya, yakni “Pembangunan Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Kali/Sungai, Waduk/Situ/Embung dan Kelengkapannya”.
Selain naturalisasi, ada sejumlah kegiatan lain yang direncanakan Dinas Sumber Daya Air untuk mengatasi banjir dan abrasi di Jakarta. Beberapa di antaranya adalah pembangunan prasarana kali, tanggul pantai, revitalisasi waduk, dan pengadaan tanah.
