MONITOR, Jombang – Kunci pertahanan ekonomi Indonesia terletak pada pembangunan masyarakat desa. Jika masyarakat desa mampu berkompetisi dan mengembangkan diri dengan baik, apapun terpaan ekonomi dunia bisa dihadapi.
Demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat memberikan sambutan peresmian Kantor Koppontren An-Najah, Jl KH Bisri Syansuri 98 Denanyar Jombang. Jawa Timur, Rabu, (1/1/2020).
“Kunci pertahanan ekonomi Indonesia ada di desa. Kalau masyarakat desa dapat mengelola produk pertanian dengan baik, apapun terpaan ekonomi dunia akan bisa dihadapi. Menjadikan kita bertahan, dan itu yang kita harapkan,” ujar Abdul Halim Iskandar.
Menteri Halim menceritakan tentang kondisi sejumlah negara yang memiliki persoalan ekonomi di dunia. Sehingga memang dibutuhkan semua dukungan dan kerjasama semua pihak untuk membangun Indonesia, khususnya dari masyarakat pedesaan.
Dalam kesempatan tersebut, menteri Halim mengapresiasi berdirinya lembaga syariah An-Najah yang didirikan dengan modal awal Rp. 25 juta, tetapi mampu berkembang menjadi Rp 7,8 Milyar.
“Alhamdulillah juga punya kantor sendiri dari sebelumnya menyewa,” tegasnya.
Setelah memiliki kantor Halim berharap pelayanan semakin luas, dan semakin tinggi tingkat pelayanannya kepada masyarakat. Sehingga tujuan mengurangi ketergantungan masyarakat kepada renternir dapat terwujud.
“Tantangannya adalah tentang kepiawaian pengurus dalam memutuskan kelayakan seseorang mendapat dana pinjaman. Karena itu terkait dengan kepercayaan. Kondisi ekonomi sekarang ini membutuhkan kecerdasan pengelola untuk memperhatikan kelompok-kelompok ekonomi mikro. Utamanya terkait kebutuhan pokok, pangan, kesehatan dan lain-lain,” imbuhnya.
Mendes menegaskan jika lembaga serupa An-Najah berkembang, maka yang akan mendapat dampak langsung adalah masyarakat desa. Karena sasarannya memang masyarakat desa.
Hampir semua yang digerakkan Kemendes PDTT berpayung pada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Karena yang langsung bersentuhan dengan Pemerintahan Desa itu BUMDes. Sehingga akan lebih fokus, terarah dan bermanfaat kepada masyarakat desa.
“Walaupun BUMDes tidak melulu persoalan simpan pinjam, tetapi lebih besar dari itu, penggelolaan yang lebih tinggi, misalkan pengelolaan hasil pertanian dari hulu hingga hilir sehingga bisa memiliki nilai tambah, nilai hasil pertanian semakin meningkat,” urainya.
Dialog dengan Kepala Desa se-Jombang
Secara khusus, dalam kesempatan tersebut Mendes juga menggelar dialog dengan para Kepala Desa se-Jombang menyampaikan tentang kebijakan Pemerintah Joko Widodo – Ma’ruf Amin yang menargetkan pengentasan 22 Ribu desa tertinggal dalam lima tahun ke depan.
“Presiden mentargetkan 5 tahun hanya tinggal 5000 Desa, padahal saya target 10 ribu yang tertahan. Jadi dari 27 ribu desa, Kementerian Desa menyselesaikan 10 ribu desa. Tetapi Presiden tidak mau, minta yang tinggal 5 ribu desa saja. Jadi lima tahun ini harus menyelesaikan 22 ribu,” terangnya.
Karena itu, Mendes PDTT mengaku saat ini sedang profiling sampai mengelompokkan dalam cluster dan memetakan produk unggulannya yang nantinya akan disatukan dan ditelaah persoalan berikut kebutuhannya untuk didorong agar naik statusnya.
“Kebutuhannya kita lihat, kita naikkan statusnya,” tegasnya.
Menteri Halim juga mengingatkan tentang fokus penggunaan Dana Desa sebagai langkah peningkatan perekonomian desa. Salah satu yang sedang dilakukan adalah pendirian BUMdes.
“Kita akan sedang revitalisasi. Hanya saja yang masih baru, jangan tergesa-gesa bikin BUMDes sebelum betul-betul menentukan core usahanya,” ingatnya.
“Karena beberapa BUMDes digunakan hanya sebagai alat meningkatkan grade desa, tanpa memikirkan kinerjanya. Sehingga pemerintahan desa dituntut kreatif core usaha yang tepat,” pungkasnya.
