MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Irwan mengungkapkan bahwa dalam kunjungan kerja (Kunker) di masa reses perdananya berfokus terhadap infrastruktur jalan nasional, fasilitas umum serta pengelolaan kelaikan transportasi, baik darat maupun laut di Kalimantan Timur (Kaltim).
Kunjungan reses ini menjadi catatan akhir tahun 2019, agar tahun 2020 bisa dilaksanakan untuk Kaltim lebih baik.
Untuk infrastruktur jalan, Irwan menegaskan BPJN XII agar selalu meningkatkan jalan nasional di Kaltim, selain preservasi semua poros jalan nasional di Kaltim, prioritaskan juga pada akses di perbatasan Kaltim dengan Kalsel seperti di Kabupaten Paser, dengan Kalteng di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat serta akses perbatasan menuju Kaltara di Berau dan Kutai Timur.
“Peningkatan jalan nasional menuju kawasan ekonomi khusus KIPI Maloy pun menjadi prioritas saya dan BPJN XII Kaltim termasuk akses menuju lokasi pariwisata di Kaltim,” kata Irwan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/12).
Selain itu, Irwan juga melakukan kunjungan kerja Irwan ke Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) serta Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Balikpapan termasuk Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kuala Semboja, KUPP Sangatta dan KUPP Sangkulirang.
Dalam kunjungan itu, Irwan menyampaikan, dari Kunker yang dilakukan tersebut menghasilkan sejumlah komitmen yang harus didorong untuk peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik.
“Alhamdulillah kita komitmen bersama untuk terus tingkatkan kualitas pelayanan transportasi publik di Kaltim khususnya penunjang IKN (Balikpapan, Samarinda, PPU dan Samboja),” ungkap Irwan.
Hasil reses itu, Irwan juga menekankan agara melakukan moderenisasi pelabuhan dan terminal Bus, peningkatan status beberapa seperti KSOP Balikpapan menjadi pelabuhan utama pendukung Ibu Kota Negara (IKN) baru, hingga pembuatan halte Sungai atau dermaga penyeberangan untuk masyarakat dipelbagai sungai di kabupaten wilayah Kaltim.
Menyinggung soal IKN, Irwan mengatakan bahwa sudah seharusnya, pembangunan infrastruktur di Kaltim sudah tidak lagi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Harus diubah ke depan polanya, bahwa APBD itu harusnya digunakan benar-benar untuk pembangunan sumber daya manusianya,” ujar politikus Demokrat itu.
“Seperti subsidi kesehatan, pendidikan, termasuk ke petani, nelayan dan lain-lainnya,” tambahnya.
Padahal, imbuh dia, persoalan pendanaan program-program strategis faktanya memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan dalam hal ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Oleh karena itu, dirinya bertekad ke depan memperjuangkan, agar program serupa dapat dibiayai pemerintah pusat.
“Kita berhak kok (menerima bantuan APBN), pertama pembangunan itu untuk mendukung pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru sehingga butuh konektivitas 10 kabupaten kota ke IKN,” Ketua Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA) Kaltim
“Kemudian kontribusi kita besar, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kita besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Jadi berhak kita meminta perhatian,” pungkas dia.
Diketahui, dalam kunjungan reses terakhirnya Irwan mengunjungi wilayah Sangkulirang, Kutai Timur, Kaltim.
Sepanjang perjalanan dari Sangatta ke Sangkulirang Irwan beserta rombongan perwakilan balai mitra Komisi V menyempatkan untuk memeriksa langsung beberapa segmen jalan nasional yang kami anggarkan untuk di rekonstruksi tahun 2020 nanti terutama ruas Muara Lembak-Ronggang sepanjanh 20 km.
Ada 7 segmen yang akan dilaksanakan rigid pavement tahun depan dan sisanya akan saya usulkan lagi tahun 2021 termasuk ruas Simpang Ronggang ke Maloy untuk rekonstruksi rigid pavement sepanjang 8,7 Km.
