MONITOR, Bogor – Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten terbesar jumlah penduduknya se-Indonesia dibekali anggaran besar sekitar 7,2 Triliyun di Tahun Anggaran 2019 dengan tujuan meningkatkan semua lini kehidupan masyarakat, baik ekonomi, infrastruktur, fasilitas publik, pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, menurunkan tingkat kemiskinan dan juga mencari solusi mengurangi pengangguran.
Namun, dari anggaran yang dialokasikan tersebut menjelang akhir tahun sampai berita ini dibuat, Senin (30 Desember 2019) menjelang penutupan tahun anggaran 2019, anggaran yang terserap baru sekitar 77% dari total anggaran yang ada, jadi untuk mencapai angka maksimal 100% harus terserap sekitar 23% dalam 2 hari sisa waktu yang ada.
Jika target serapan anggaran di angka 80% saja minimal. Maka paling tidak ada 3% yang harus terserap dari 7,2 Triliyun atau sekitar 216 Milyar dengan target pencairan dari pekerjaan-pekerjaan yang belum dicairkan oleh pemenang lelang proyek-proyek PemKab, sedangkan fakta dilapangan berbicara banyak sekali proyek-proyek infrastruktur bernilai besar bermasalah di Kabupaten Bogor dan ini juga menjadi kendala administratif dalam pencairan.
Jika berkaca dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA sebelumnya yakni tahun 2018 yang berjumlah 700 M dimana saat itu dipimpin oleh seorang Bupati Nurhayati tanpa Wakil.
Dengan formasi kepala daerah yang lengkap seperti saat ini, SiLPA malah lebih besar dari 2018 tersebut. Padahal jika ditarik kebelakang, menjelang dilantik di Bandung pada 30 Desember 2018 silam, Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih hasil Pilkada 2018, Ade Yasin-Iwan Setiawan sudah menyiapkan team transisi yang ikut mempola Anggaran 2019.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Almuharom menyatakan bahwa akan membuka data-data terkait serapan anggaran 2019 yang rendah.
“Kami akan buka dan pelajari semuanya dan akan kami bawa dalam rapat penyikapan DPRD Kabupaten Bogor terkait anggaran 2019, kalau memang faktanya SiLPA itu besar, maka kami akan mengusulkan dalam sidang kepada DPRD untuk mengambil sikap tegas,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor lainnya dari Komisi IV, Daen Nuhdiana menilai jika banyak yang harus dibenahi dan dievaluasi total mulai dari proses perencanaan hingga manajemen anggaran di Pemkab Bogor.
“Kalau saya melihatnya ada yang harus dibenahi dan dievaluasi total dari sisi perencanaan Pemerintah Kabupaten Bogor, banyaknya proyek-proyek gagal dan tidak maksimalnya serapan anggaran ada hubungannya dengan kurang baiknya perencanaan,” ujarnya.
