MONITOR, Jakarta – Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat dinilai sudah sangat mendesak. Lantaran, hal itu berkaitan erat dengan keadilan fiskal.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Daan Mustopa saat kunjungan kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/12).
Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah bersama masyarakat datang langsung ke komisi II dan mengajukan DOB, alasannya agar dapat langsung beraudiensi dengan dewan maupun pemerintah pusat.
“Nanti kita akan sampaikan, karena banyak sekali usulan DOB. Komisi II hampir tiap hari menerima aspirasi terhadap DOB,” kata Saan.
“Tapi kebanyakan dari timur, dari Jawa Barat sendiri belum pernah ada yang datang terkait dengan DOB,” ujar politikus Nasdem itu.
Seperti diberitakan sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) menyampaikan bahwa ada salah satu provinsi di Indonesia yang berpenduduk kurang dari 5 juta jiwa namun dipimpin oleh satu gubernur dan 17 pemerintah daerah kabupaten/kota.
“Yang sudah siap DOB sudah banyak, kalau pakai rasio di Jawa Timur, harusnya di Jawa Barat itu 40 daerah,”paparnya.
Terkait DOB, ia ini menjelaskan, pemerintah pusat berpendapat pemekaran banyak yang gagal. Hal tersebut bisa saja berlaku di luar Pulau Jawa, karena terbentur persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain-lain.
“Tapi, di Jawa Barat ini, secara SDM sangat siap. Kami buktikan di Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Ini adalah DOB baru yang selalu mendapat penghargaan,” paparnya.
“Bahkan, Pangandaran saya laporkan tingkat penganggurannya terendah seluruh Jawa Barat,”ucap dia.
Solusi lainnya, lanjut Emil, dengan pemekaran desa artinya bagi desa-desa Jabar yang wilayahnya luas dan penduduk banyak diharapkan dapat dimekarkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan bagi penduduk sekitar.
