MONITOR, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus selektif dalam memilih sektor usaha. Menurutnya, sektor usaha yang dipilih BUMDes harus melewati kajian sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa.
“Kita ingin ada percepatan di BUMDes,” ujarnya saat menerima kunjungan dari rombongan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat (20/12).
Jawa Timur sendiri memiliki sejumlah BUMDes yang telah menjadi percontohan, seperti BUMDes di Desa Pujon Kidul yang bergerak di sektor wisata. Meski demikian, masih terdapat beberapa desa yang belum mengembangkan BUMDes-nya dengan baik.
“Misalnya yang terjadi di Batu, ada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di dalam nomenklatur pembangunan desa kisaran angkanya Rp300 juta untuk BUMDes, tapi pada akhirnya BUMDes-nya bingung mau bangun apa. Ini di Jawa Timur, lalu kemudian bagaimana yang jauh di Kalimantan, Sulawesi, NTT, daerah perbatasan tentu jauh lebih rumit,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, ia mengatakan tengah merancang pertemuan dengan sejumlah perguruan tinggi untuk menginput masukan-masukan dan memperkuat sinergitas terkait percepatan pengembangan BUMDes. Selanjutnya ia juga akan fokus memperkuat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Saya ingin mendapat masukan dan tentu sinergitas untuk percepatan pembangunan,” ujarnya.
Di sisi lain, Halim juga mengungkapkan tekadnya untuk menciptakan desa surga. Menurutnya, desa surga akan memberikan kenyamanan, kedamaian, dan ketentraman bagi masyarakat desa. Di dalam desa surga, semua konsep dasar kebijakan dilaksanakan semata-mata hanya untuk warga.
“Cita-cita saya ke depan bukan hanya bagaimana untuk memperbanyak desa mandiri sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM), tapi kita juga ingin punya desa yang disebut desa surga,” terangnya.
