MONITOR, Jakarta – Polemik rencana Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Edhy Prabowo terkait pembukaan larangan ekspor benih lobster kian menuai pro dan kontra. Namun, sebagian kalangan justru malah mendukungnya.
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur bidang buruh, tani dan nelayan, Pilian P Hutasoit meminta publik tidak terburu-buru menolak, harus dilihat apakah jika menjadi kebijakan akan linier dengan kesejahteraan para nelayan dan tidak berdampak pada rusaknya ekosistem laut.
“Jujur saja, kebijakkan menteri sebelumnya ibu Susi soal pelarangan ekspor benih lobster itu telah mematikan ribuan mata pencarian para nelayan tanpa memberikan solusi bagi nelayan. Nelayan tidak butuh kebijakkan yang lift servis, nelayan tidak butuh kebijakkan yang hanya untuk pembangunan opini semata namun mematikan mata pencaharian mereka,” jelas Pilian kepada awak media, Rabu (18/12).
Tak hanya itu, mantan Aktivis 98 ini pun mendukung rencana kebijakan tersebut, namun dengan catatan, kebijakkan tersebut harus linier dengan peningkatan kesejahteraan nelayan dan tetap terjaga keseimbangan ekosistem laut.
“Bagi saya kedua hal tersebutlah yang menjadi tolak ukur dalam hal membuat kebijakkan di lembaga yang dipimpin pak Edhy, sekali lagi ini bukan karena soal menteri KKP yang baru berseberangan mengambil langkah dengan menteri yang lama, walau memang tidak semua kebijakkan menteri KKP yang sebelumnya tidak baik,” paparnya.
Selain itu, Wakil Ketua Umum Ormas Sekretariat Bersama Rakyat (Sekber) ini mengapresiasi Menteri KKP Edhy Prabowo yang merespon cepat usulan masyarakat untuk membicarakan dan mengkaji ini bersama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan seluruh stakeholder.
“Saya rasa hal itu respon dan langkah awal yang bagus, pak menteri mau mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat ya, khusunya para nelayan,” tegas Pilian.
