TB. Hasanudin; 1 Dekade Pertahanan Indonesia, Masih Banyak PR yang Harus Diselesaikan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin bahwa selama 1 dekade pasca reformasi sektor pertahanan nasional masih memiliki banyak ‘pekerjaan rumah’ (PR) yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Hasanudin dalam keterangan tertulisnya, saat menghadiri acara diskusi Evaluasi  1 Dekade (2010-2019) Pertahanan di Indonesiayang digelar oleh Lembaga Kajian South East Asia Universitas Paramadina dan Lembaga Kajian dan Advokasi HAM, Imparsial di Kampus Paramadina Graduate School, Palmerah, Selasa (17/12).

Menurut dia, selain Mininum Essential Force (MEF) yang masuk dalam rencana strategis ke 3 Tahun 2019-2024. “Pekerjaan lainnya  yaitu adalah payung hukum pelibatan TNI dalam menghadapi sparatisme , dan UU perbantuan  TNI kepada Polri,” kata dia.

Pria yang pernah menjabat Sekretaris Militer Presiden Megawati itu menyebut transformasi tidak hanya seputar capaian kebijakan MEF namun juga implementasi produk reformasi.

“Dan saya melihat implementasi produk reformasi di sektor pertahanan ini masih parsial dan banyak kekurangan,” ungkap Hasanuddin yang pernah mengenyam pendidikan militer di Prancis itu.

Ditanya perihal pos anggaranuntuk pertahanan, pria yang akrab disapa Kang TB itu menegaskan bahwa anggaran pada sektor pertahanan harus berbasis ancaman. 

“Besaran hakekat ancamannya sebesar apa? baru kita berbicara anggaran. Karena APBN  ini  bukan hanya untuk kebutuhan pertahanan semata, tapi masih dibutuhkan untuk keperluan lain seperti BPJS, pendidikan  untuk masyarakat tidak mampu dan lain lain,” ujar mantan wakil ketua komisi I DPR tersebut.

“Dan dalam sistem negara demokrasi setiap rupiah yang keluar harus dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.