BERITA

Jadi Watimpres, Inas Desak Wiranto Tanggalkan Ketua Dewan Pembina Hanura

MONITOR, Jakarta – Pasca dilantiknya sembilan dewan pertimbangan presiden (Watimpres) oleh Presiden Jokowi, terus menjadi pusat perhatian publik.

Politikus Hanura Inas N Zubir misalnya. Ia cenderung menyoroti nama Wiranto yang belum menerima surat pengunduran diri yang bersangkutan dari jabatannya sebagai ketua dewan pembina partai Hanura.

Menurut Inas, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden,  bahwa anggota Wantimpres dilarang merangkap jabatan pengurus partai.

“Sebagai Ketua Wantimpres yang baru diangkat Presiden, maka sejatinya Wiranto sesegera mungkin mengajukan surat pengunduran dirinya kepada DPP Partai Hanura secara tertulis,” kata Inas yang juga ketua DPP Partai Hanura dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/12).

Oleh karena itu, Inas mengingatkan Wiranto agar dan tidak menunda-nunda untuk mengundurkan diri dengan memanfaatkan ruang yang diberikan oleh UU No. 19/2006, yakni paling lambat 3 bulan setelah dilantik sudah harus mengundurkan diri dari kepengurusan partai.

“Karena sikap menunda-nunda tersebut bukanlah sikap seorang negarawan,” tegas mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR.

Inas juga mengajak untuk bersama-sama menunggu dan mencermati, apakah Wiranto akan bersikap layaknya seorang negarawan.

“Atau malah sebaliknya yakni hanya sekadar sebagai seorang petualang politik,” pungkas dia.

Recent Posts

UIN Jakarta Beberkan Kesiapan Jadi PTNBH Ke DPR, Pendapatan Non-UKT jadi Andalan

MONITOR, Jakarta - Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta secara resmi melaporkan kesiapan mereka untuk beralih…

13 menit yang lalu

Hari Pahlawan 2025, DPR Ajak Generasi Muda Jadi Hero Zaman Now

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengajak seluruh masyarakat…

1 jam yang lalu

Pemangkasan Dana Reses Dewan Diapresiasi, Jadi Sinyal Positif Efisiensi Anggaran DPR

MONITOR, Jakarta - Pemangkasan dana reses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Rp 702 juta…

2 jam yang lalu

Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti keputusan Pemerintah…

2 jam yang lalu

Gelar Pahlawan Soeharto Skandal Terbesar Era Reformasi

MONITOR, Jakarta - Lembaga kajian dan aktivisme demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) menilai pemberian…

4 jam yang lalu

Komisi IX DPR Apresiasi Komitmen BGN Tutup Permanen SPPG

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengapresiasi Badan Gizi Nasional…

4 jam yang lalu