Tenyata Ini Alasan Pemprov DKI Izinkan Acara Djakarta Warehouse Project

28
Gedung Dinas pariwisata DKI Jakarta

MONITOR, Jakarta – Kendati banyak ditentang, izin perhelatan acara, Djakarta Warehouse Project (DWP) tetap dikeluarkan oleh Pemprov DKI.

Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Pemprov DKI beralasan kalau acara musik bergenre Electronic Dance Music (EDM) itu di klaim bisa menguntungkan secara ekonomi karena bisa mendatangkan wisata lokal dan manca negara.

“Banyak aktivitas internasional yang telah dilakukan di Jakarta. Aktivitas itu tidak hanya kegiatan bisnis, tapi juga kesenian dan kebudayaan,” ujar Plt Kepala Dinas Pariwisata DKI, Alberto Ali, Jumat (13/12).

“Jadi, penyelenggaraan DWP ini merupakan aspek aktivitas berkesenian yang berskala besar dan internasional,” sambungnya.

Menurut Alberto, dengan adanya penyelenggaraan DWP ini perputaran ekonomi akan terjadi diacara tersebut.

Menyinggung adanya pihak yang menentang acara ini?

Dijawab Alberto, pihaknya sudah meminta pihak penyelenggara dalam hal ini, Ismaya Live, bertanggung jawab terhadap kekhawatiran warga berkaitan acara itu bakal marak peredaran narkoba dan seks bebas.

“Kami sudah meminta penyelenggara untuk memperhatikan norma itu dan mereka bersedia menaati itu,” terangnya.

Seperti diketahui, Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Islam (GPI) menggelar aksi ujuk rasa di depan Kantor Gubernur Jakarta. Mereka menuntut Anies Baswedan sebagai orang nomor satu di Ibukota mencabut izin penyelenggaraan DPW.

Massa GPI menggelar aksinya dengan menutup Jalan Merdeka Selatan dan membakar ban bekas.

“Acara DWP berbau maksiat. Anies sebagai Gubernur pilihan umat, jangan sampai di cap pro maksiat. Sebab 1.000 orang yang datang ke DWP dipastikan berbuat maksiat,” teriak salah seorang kordinator lapangan, Irwan dari atas mobil komando.

Yang menarik, Irwan pun menyindir pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang mengatakan bahwa DWP mendatangkan pajak hiburan.